Tindak Lanjut proses hukum atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Perjalanan Dinas di DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020-2021, dipertanyakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat.
Audit investigasi yang telah dituntaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, yang selanjutnya direkomendasikan untuk ditindak lanjuti Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, hingga Kamis (19/1/2023) belum ada respon yang disampaikan kepada publik.
