Ricek.ID – Untuk mencari solusi atas kematian ikan massal Keram Jala Apung (KJA) yang melanda 2 Kecamatan di Kabupaten Banjar, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat gabungan empat komisi pada Kamis (16/7/2026).
Salah satu langkah jangka pendek yang mengemuka dalam rapat tersebut ialah pembukaan aliran sungai dan irigasi guna menambah debit air di wilayah terdampak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, mengatakan BWS Kalimantan III pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan membuka aliran sungai dan irigasi. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian administrasi berupa surat rekomendasi.
“Alhamdulillah, tadi kami rapat bersama empat komisi, beberapa dinas terkait, camat, kepala desa terdampak, dan BWS. Hasil pembahasan hari ini, BWS siap membuka aliran sungai dan irigasi. Insyaallah selama dua minggu ke depan,” ujarnya.
Rahmat Saleh menuturkan surat rekomendasi akan segera disampaikan kepada BWS melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). Menurutnya, proses tersebut diperkirakan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan sebelum pembukaan aliran direalisasikan.
“Hari ini masih dirumuskan. Nanti surat rekomendasi dari kita akan disampaikan ke BWS melalui DKPP. Insyaallah dua sampai tiga hari ini selesai,” tuturnya.
Rahmat Saleh menyebutkan, mekanisme pembukaan aliran air nantinya akan diatur secara teknis agar kebutuhan sektor pertanian dan perikanan tetap dapat terpenuhi secara seimbang.
“Teknisnya nanti akan diatur. Yang penting hari ini BWS sudah menyatakan bersedia membuka aliran irigasi,” ungkapnya.
Rahmat Saleh menambahkan DKPP Banjar sebenarnya telah mengingatkan para pembudidaya sejak April 2026 untuk mengantisipasi potensi penurunan debit air selama musim kemarau, termasuk dengan tidak menebar benih ikan dalam jumlah besar.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hasan Hamdan, menilai pembukaan aliran air dari Sungai Riam Kanan menjadi langkah yang perlu segera direalisasikan untuk membantu menambah pasokan air di kawasan terdampak.
Menurutnya, hasil rapat telah menghasilkan solusi yang kini tinggal ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DKPP dan BWS Kalimantan III.
“Tadi kita sudah mendapatkan solusinya. Sekarang yang kami kejar adalah koordinasi secepat-cepatnya antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan BWS agar aliran air bisa segera dibuka dan tidak merugikan sektor lainnya,” ujarnya.
Hasan Hamdan berharap pembukaan aliran air dapat segera dilaksanakan sehingga mampu mengurangi dampak yang dialami para pembudidaya ikan di sejumlah wilayah.
Ia juga mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan BWS sebenarnya telah dilakukan sejak jauh hari. Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD mendorong agar proses koordinasi dipercepat sehingga solusi yang telah disepakati dapat segera direalisasikan.
“Koordinasi sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Sekarang kami ingin prosesnya dipercepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
