Ricek.ID – Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dengan menyiapkan usulan tambahan kuota BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kedua Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalsel di Banjarbaru pada Selasa (6/10/2026). Rapat turut membahas kondisi ketersediaan BBM serta kebutuhan energi masyarakat di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elimsyah Jaya, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, kondisi kuota BBM di Kalimantan Selatan saat ini masih relatif mencukupi.
“Kita melihat bahwa kuota kita ini sebenarnya cukup. Data terakhir kita hanya sekitar 70 persen,” ujar Eddy.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap melakukan langkah antisipasi karena kebutuhan BBM diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun. Mobilitas masyarakat biasanya mengalami peningkatan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru sehingga diperlukan perencanaan distribusi yang lebih matang.
“Karena nanti di akhir tahun ada momen Natal dan Tahun Baru, kami juga ingin menambahkan kuota BBM untuk Provinsi Kalimantan Selatan, terutama BBM bersubsidi,” jelasnya.
Menurut Eddy, usulan tambahan kuota tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta mencegah terjadinya kelangkaan di lapangan.
Selain membahas kuota, Satgas juga menekankan pentingnya integrasi data antarlembaga. Data yang terintegrasi dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil konsumsi dan distribusi BBM di setiap wilayah.
“Kami minta juga ke Pertamina Patra Niaga agar kami bisa mengakses data tersebut. Karena data ini kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain,” katanya.
Dengan adanya satu data, lanjut Eddy, koordinasi antara unsur intelijen, pengawasan dan penindakan diharapkan menjadi lebih efektif. Pemerintah juga dapat melakukan perencanaan kebutuhan BBM berdasarkan data yang lebih akurat.
“Ketika data ini terintegrasi menjadi satu data antara intelijen, pengawasan dengan penindakan, kita punya satu data yang konkret,” ujarnya.
Tidak hanya BBM, ketersediaan LPG bersubsidi juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Salah satu laporan yang diterima Satgas menyebutkan adanya kebutuhan tambahan LPG di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
“Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mereka kekurangan kuota 50 ribu untuk tabung LPG dan ini benar-benar bisa diakomodir oleh BPH Migas,” ungkap Eddy.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Pemprov Kalsel akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk mengupayakan pertemuan dengan BPH Migas guna menyampaikan kebutuhan tambahan kuota.
Eddy menegaskan, pemerintah tidak hanya berupaya memastikan ketersediaan BBM dan LPG, tetapi juga menjaga agar distribusinya tepat sasaran. Pengawasan dan integrasi data menjadi bagian penting dalam memastikan kuota yang tersedia benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Harapan kami dengan adanya integrasi data ini, kita bisa melihat kondisi secara konkret dan kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : MC Kalsel
