Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik guna mendukung Transformasi Digital di wilayah Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menjelaskan pentingnya sinergi untuk memperkuat pengawasan terhadap layanan publik, hal ini pun ditunjukan dengan penguatan komitmen bersama dengan Diskominfo 13 kabupaten/kota melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Kalsel yang dilaksanakan pada 29 hingga 31 Oktober 2024.
Hari Pertama Rakerda Diskominfo se-Kalsel
Mengusung tema “Tranformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan mewujudkan Indonesia Emas” Rakerda hari pertama menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi untuk membahas upaya peningkatan pelayanan publik.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Martin Wibisono, Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Diskusi pada hari pertama juga meliputi peningkatan kualitas layanan di daerah yang telah meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggi, seperti Kota Banjarmasin yang mencapai Indeks SPBE 4.0. Selain itu, solusi penanganan area blank spot di wilayah Tabalong menjadi contoh yang bisa diikuti oleh kabupaten/kota lainnya.
Evaluasi terkait penggunaan aplikasi SP4N Lapor yang berfungsi sebagai kanal aduan masyarakat turut menjadi agenda pembahasan. Tidak hanya itu, juga dibahas terkait penyederhanaan aplikasi di pemerintahan, dimana sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait aplikasi pelayanan akan di moratorium mengingat banyaknya aplikasi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan.
Upaya penyederhanaan ini bertujuan agar berbagai layanan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
Hari ke-Dua Rakerda Diskominfo se-Kalsel
Dalam rangka meningkatkan berbagai aspek pelayanan digital terintegrasi, Plh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel untuk mewujudkan akselerasi tranformasi digital di Banua.
Dalam rangkaian Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada hari kedua Rabu (30/10/2024), Roy menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses layanan informasi dan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan salah satu misi pembangunan Kalimantan Selatan yakni mengembangkan tata kelola pemerintah yang lebih fokus pada pelayanan publik.
Roy mengungkapkan bahwa tidak dapat di pungkiri dalam upaya mewujudkan tranformasi digital di Banua masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kesenjangan digital di daerah pelosok, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi SDM yang masih rendah, keamanan siber yang semakin kompleks, serta perlunya harmonisasi kebijakan TIK antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Untuk itu, lanjut Roy, Diskominfo perlu mengoptimalkan perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat.
Dia juga mendorong agar implementasi, Satu Data Banua yang menjadi alangkah strategis dalam membangun basis data yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
Inisiatif ini diharapkan akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalsel yang memiliki kekuatan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif.
Penutupan Rakerda Diskominfo se-Kalsel
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Muslim resmi menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (31/10/2024).
Berdasarkan hasil pada Rakerda tersebut, ada 11 komitmen isu rekomendasi bersama yang mengacu pada tiga urusan yakni urusan komunikasi dan informatika, urusan keamanan persandian, serta statistik
Komitmen tersebut ditandatangani dan akan ditindak lanjuti dalam bentuk implementasi-implementansi bersama dengan Diskominfo kabupaten/kota serta stakeholder mitra Diskominfo.
11 rekomendasi Rakerda yang juga dapat menjadi kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan Diskominfo se-Kalsel pada 2025 diantaranya:
–Wilayah blank spot
–Peningkatan indeks SPBE
–Peningkatan program satu data Banua
–Peningkan SDM bidang TI baik dari sisi kuantitas dan kualitas
