Riceknews.Id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya terhadap program Reforma Agraria sebagai fondasi utama ketahanan pangan berkelanjutan dan berkeadilan.
Hal ini disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025, yang dibuka oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, H. Ahmad Bagiawan.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Jalan Bina Praja Barat, Banjarbaru, Kamis (26/6/2025) pagi. Rakor ini menjadi wadah untuk berdiskusi, menyampaikan arahan tugas, serta melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Reforma Agraria pada tahun sebelumnya.
Diikuti oleh 69 peserta dari perwakilan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten/Kota se-Kalsel, serta unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rakor ini bertujuan mendorong pelaksanaan reforma agraria yang lebih optimal di Banua.
Reforma Agraria: Wujudkan Keadilan Sosial dan Atasi Konflik Lahan
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel H. Muhidin yang dibacakan Ahmad Bagiawan, disampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Gugus Tugas Reforma Agraria, narasumber, serta peserta rapat.
“Reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial, khususnya melalui penataan kepemilikan lahan yang berkeadilan dan produktif,” ujar Gubernur Muhidin.
Menurutnya, penataan kepemilikan lahan tidak hanya menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mencegah konflik agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini dinilai sebagai momentum strategis untuk berbagi informasi, merumuskan rencana kerja bersama, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
“Kolaborasi yang solid antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di lapangan,” tegasnya.
Sinergi Pemprov dan BPN Jadi Kunci Sukses
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Abdul Azis, menegaskan bahwa partisipasi aktif dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan program reforma agraria di daerah.
“Sinergi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan reforma agraria yang berdampak langsung pada masyarakat, baik dari sisi kepastian hukum atas tanah, maupun dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga,” ujar Abdul Azis.
Menurutnya, reforma agraria tidak bisa dijalankan secara parsial oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya agar program ini berjalan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Abdul Azis juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Kalsel beserta jajaran dalam mendukung agenda nasional tersebut, termasuk dalam hal penyediaan data, fasilitasi kebijakan, hingga peran aktif dalam Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi.
“Kami berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak dapat menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama demi tercapainya tujuan reforma agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala SKPD lingkup Kalsel dan Direktur Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rudi Rubijaya, yang hadir secara daring.
