Martapura, Ricek.ID – Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjar meningkat pada tahun 2025. Kata pemerintah, bencana banjir mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan usaha kecil. Banyak warga mengalami penurunan pendapatan akibat lahan terdampak dan terbatasnya mobilitas kerja.
Dari hasil Forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 terungkap, angka kemiskinan meningkat dari 2,36 persen menjadi 2,74 persen. Hasil catatan tersebut melalui survei sosial ekonomi yang dilakukan pada triwulan pertama 2025.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pun ternyata tidak sanggup menyerap Anggaran Tahun 2025 secara optimal dan tidak sesuai target pembangunan daerah. Padahal dinas tersebut punya tupoksi untuk menjaga kestabilan status masyarakat Kabupaten Banjar.
Meski demikian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, Nasrullah Shodiq mengatakan, Dinas P3AP2KB tetap dinilai mencapai target kinerja optimal.
“Program Dinas Sosial mereka sesuai target tercapai dinilai dari kinerja, serapan anggarannya belum optimal,” kata Nasrullah usai rapat, di Aula Lantai 2 Barakat Kantor Bupati Banjar, Kamis (19/2/2026).
Sementara itu, Survei sosial ekonomi yang dilakukan pada triwulan pertama 2025 juga berlangsung saat kondisi banjir masih terjadi, sehingga berpengaruh terhadap hasil pengukuran kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis ketahanan bencana dan perlindungan sosial adaptif, agar dampak kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Pewarta: Haris Pranata
Editor: Hendra