Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) perkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui Bimbingan Teknis Peraturan Dalam Negeri terkait Penganggaran Bidang Perumahan dan Permukiman.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, di Banjarbaru pada Kamis (8/10/2026) sebagai upaya meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan, pembagian kewenangan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Syarifuddin mengatakan, perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemenuhan kebutuhan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas rumah, penanganan kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, serta pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sekda, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional perlu diterjemahkan pemerintah daerah ke dalam perencanaan dan program yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya terkait pembagian urusan pemerintahan, perencanaan, hingga penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman.
“Kita perlu memastikan kebijakan nasional tersebut dapat diterjemahkan menjadi target dan program daerah yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Syarifuddin menyampaikan, penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kebutuhan rumah masih tinggi, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara di sisi lain masih terdapat rumah tidak layak huni serta kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut adanya perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, berbasis data, serta mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Pemahaman yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan, keterkaitannya dengan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal, serta penyusunan anggaran bidang perumahan menjadi hal yang sangat penting,” jelas Sekda.
Melalui kegiatan bimtek ini, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Selain itu, integrasi data spasial diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Bimtek tersebut juga memberikan ruang konsultasi melalui coaching clinic, sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, target, serta alternatif tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang dapat diterapkan di daerah,” tuturnya.
Sekda juga meminta pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kondisi, kendala, dan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi bahan dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program perumahan.
Dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, Syarifuddin berharap dukungan Kalsel terhadap Program 3 Juta Rumah tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program daerah yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga bimbingan teknis ini dapat memperkuat perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Selatan, sekaligus memperkuat dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.
Sumber : MC Kalsel
