Martapura, Ricek.ID – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) yang baru mencapai sekitar 70 persen hingga akhir triwulan IV kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Banjar. Dewan menilai potensi sektor pasar masih jauh dari optimal dan perlu strategi yang lebih agresif untuk meningkatkan pendapatan.
Wakil Ketua Komisi II, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Perumda PBB selalu mampu memenuhi bahkan melampaui target PAD. Karena itu, ia menilai perlu adanya evaluasi agar target PAD lebih realistis dan sejalan dengan potensi pasar yang sesungguhnya.
“Alhamdulillah, di tahun-tahun sebelumnya Perumda PBB selalu mencapai target. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa tercapai,” ujarnya.
Komisi II menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama jajaran Perumda PBB guna membahas langkah strategis peningkatan PAD. Dalam forum tersebut, komisi akan mengusulkan kenaikan target PAD secara signifikan untuk dua tahun anggaran mendatang.
Rahmat mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong penyusunan target PAD sebesar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk tahun 2026 dan 2027.
“Kami mempertimbangkan menetapkan target Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Potensi pasar sangat besar, tinggal bagaimana pengelolaan dimaksimalkan,” jelasnya, yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Banjar.
Meski menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, termasuk keterbatasan armada operasional, manajemen Perumda PBB disebut tetap optimistis mampu mengejar ketertinggalan capaian PAD dalam sisa waktu yang ada.
“Mereka optimis bisa mencapai 100 persen. Dengan sisa waktu satu bulan lebih dan intensnya Perumda turun ke lapangan, kami yakin target tahun ini dapat tercapai,” tambah Rahmat.
Komisi II juga menyoroti keberadaan Pasar Pondok Pesantren Sekumpul (PPS Sekumpul) yang kini sepenuhnya menjadi aset daerah. Rahmat menegaskan bahwa perubahan pengelolaan dari pihak ketiga ke Perumda tidak boleh menjadi alasan menurunnya pendapatan.
“Jangan PPS Sekumpul dijadikan alasan. Sebelumnya dikelola pihak ketiga. Sekarang sudah menjadi aset kita, maka semestinya pendapatan bertambah, bukan berkurang,” tegas legislator Gerindra itu.
Komisi II DPRD Kabupaten Banjar memastikan akan terus mengawal evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap Perumda PBB. Penguatan pengelolaan pasar diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD pada tahun-tahun mendatang.
“Kami ingin kontribusi sektor pasar semakin besar. Dengan pengawasan yang konsisten, kita berharap pengelolaan Perumda PBB semakin profesional dan mampu mengangkat PAD daerah,” tutupnya.
