Martapura, Ricek.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2025 kembali digelar di Ruang Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Jalan A. Yani Km 40, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kamis (13/11/2025). Kehadiran unsur TNI dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Agus Maulana, S.H., dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Kejaksaan Negeri Martapura, Dinas Perhubungan, sejumlah SKPD, staf ahli bupati, serta perwakilan media. Kehadiran beragam pemangku kepentingan ini mencerminkan pentingnya agenda strategis yang dibahas untuk pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun mendatang.
Pada kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Banjar menyampaikan sejumlah Raperda inisiatif yang mencakup berbagai bidang strategis. Di antaranya Raperda tentang perubahan peraturan daerah terkait pemerintahan desa, guna memperkuat tata kelola serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran desa.
Selain itu, turut dibahas Raperda tentang toko swalayan sebagai langkah penataan ritel modern agar tetap seimbang dengan keberadaan UMKM dan pasar rakyat. Raperda pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi sorotan, bertujuan mendorong lahirnya pelaku ekonomi berbasis inovasi, seni, dan kerajinan lokal. Sementara itu, Raperda pembinaan dan pengembangan olahraga daerah diarahkan untuk memperkuat ekosistem olahraga, mulai dari peningkatan fasilitas hingga pembinaan atlet muda.
Agenda paripurna kembali diperkuat dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, yang menjadi pedoman arah legislasi daerah. Propemperda ini mencakup regulasi di sektor administrasi pemerintahan, penataan ruang, pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
DPRD juga menyampaikan perubahan alat kelengkapan dewan serta pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap sejumlah Raperda strategis, seperti pengelolaan sampah dan pengurangan limbah, sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyelenggaraan perhubungan untuk peningkatan layanan transportasi, serta administrasi kependudukan dan layanan dokumen kependudukan.
Setiap fraksi memberikan catatan penting mengenai kebutuhan sinergi lintas sektor dan percepatan implementasi kebijakan, terutama terkait isu lingkungan dan mitigasi bencana yang menjadi perhatian utama Kabupaten Banjar.
Isu lingkungan menjadi salah satu fokus utama pembahasan. DPRD menekankan perlunya:
- Sistem deteksi dini bencana, khususnya karhutla yang hampir setiap tahun mengancam wilayah Kabupaten Banjar;
- Penataan tata ruang yang lebih adaptif untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan;
- Pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, pelatihan kader pengelola sampah, serta optimalisasi TPS3R di tingkat desa dan kelurahan.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.
Kehadiran Kodim 1006/Banjar yang diwakili Kapten Inf Dudy Suaspriyadi menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam bidang keamanan, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan dan koordinasi lintas sektor. Kodim 1006/Banjar menyampaikan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, serta berperan dalam percepatan pembangunan daerah melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sinergi ini dinilai krusial dalam menghadapi tantangan ke depan, seperti dampak perubahan iklim, potensi karhutla, serta kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
