Usai dibuka oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) di Hotel Grand Qin, Selasa (23/4/2024) berlanjut dengan sesi pemberian materi.
Narasumber Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas menegaskan, pentingnya kolaborasi antara TP PKK dan instansi terkait lainnya dalam menangani masalah stunting. Menurutnya, dengan kolaborasi tersebut nantinya dapat menghasilkan program dan kegiatan yang tepat untuk menekan penurunan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Banjar.
“Peran PKK kedepan untuk mencapai target nasional penurunan stunting menjadi 14 persen salah satunya adalah berperan aktif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat serta pola asuh anak,” jelasnya.
Nurgita juga mengingatkan bahwa penanganan stunting bukanlah tugas yang dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua elemen masyarakat.
Di tempat yang sama, Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Dian Marliana menyebut, berdasarkan data pada Maret 2023, prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Banjar adalah wilayah Kecamatan Paramasan. Sedangkan terkait partisipasi masyarakat hadir di posyandu yang paling rendah juga kecamatan tersebut.
“Sesuai arahan Ibu Ketua TP PKK kita akan bergerak bersama seluruh SKPD yang terlibat sesuai tupoksinya masing-masing akan melakukan pelayanan dan pemberian bantuan atau apapun bentuk kegiatannya untuk dapat menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Paramasan,” ungkapnya.
Rencana untuk menekan penurunan stunting di Kecamatan Paramasan lanjut Dian, menyasar penimbangan di Posyandu pada Mei mendatang untuk data SSGI 2023 yang akan dirilis oleh Kementerian Kesehatan.
Saat ini pihaknya telah melaksanakan rembuk stunting ditingkat kecamatan, dari hasil tersebut kendala apa yang ada ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa akan dibahas pada rembuk stunting kabupaten.
“Kendala kita yang paling utama sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan pemberian makanan tetapi juga pola asuh dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),” tutupnya.
