Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden bertajuk Forum Daerah Bersuara. Rapat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Banjarbaru pada Kamis (11/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalsel, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhan Noor Yaumil menghadiri kegiatan yang juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri.
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalsel memaparkan progres pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang telah berjalan di daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program prioritas Presiden.
“Hari ini kami melaporkan progres perkembangan terhadap 10 program direktif Bapak Presiden. Program-program tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Progres Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Subhan menegaskan Pemprov Kalsel mendukung penuh seluruh program prioritas nasional yang menjadi agenda strategis pemerintah pusat.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program direktif Bapak Presiden tersebut. Kami terus berupaya memastikan program-program itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Subhan mengakui dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.
“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan program prioritas Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan dengan baik. Walaupun didanai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga dukungan daerah menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Rifqinizamy berharap forum koordinasi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional.
“Forum ini diharapkan dapat memetakan mana yang menjadi porsi pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, pola sinergi yang dibutuhkan dapat terbangun secara lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan Forum Daerah Bersuara merupakan upaya pemerintah pusat untuk memperoleh masukan langsung dari daerah terkait pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden tidak hanya dilakukan pada level makro, tetapi juga perlu melihat detail pelaksanaan di lapangan. Melalui rapat koordinasi ini kita dapat mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal guna mendukung keberhasilan program-program nasional.
“Daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki serta menangkap peluang-peluang baru untuk mendorong pembangunan. Kreativitas dan inovasi daerah menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden,” tambahnya.
Melalui Forum Daerah Bersuara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan 10 program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua.
Sumber : MC Kalsel
