Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tetap mengalokasikan sekitar Rp300 juta lebih dari APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Nanang Galuh Banjar 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kepala Disbudporapar Banjar M. Irwan Jaya mengatakan Pemilihan Nanang Galuh tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi putra-putri daerah, tetapi juga sebagai wadah mencetak generasi muda yang mampu membawa nama Kabupaten Banjar di tingkat provinsi maupun nasional.
“Pemilihan Nanang Galuh bukan hanya sekadar kompetisi. Tujuannya untuk mendorong putra-putri terbaik Kabupaten Banjar agar bisa berprestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional,” kata Irwan, usai kegiatan Nanang Galuh 2026 pada Sabtu (4/6/2026).
Menurutnya, para finalis Nanang dan Galuh yang terpilih diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan potensi wisata, seni dan budaya Kabupaten Banjar, termasuk melalui pemanfaatan media sosial yang dinilai memiliki jangkauan promosi lebih luas.
Ia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari audisi, karantina, grand final, penyediaan properti, hadiah, hingga berbagai fasilitas penunjang bagi peserta.
“Kami berharap duta yang terpilih dapat ikut berkontribusi mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam mempromosikan pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Banjar. Untuk rincan anggarannya, bisa tanyakan ke Bidang Promosi Disbudporapar,” ujarnya.
Anggaran yang diklaim sebagai investasi untuk mencetak duta promosi pariwisata dan budaya daerah itu justru menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar yang mempertanyakan efektivitas program serta manfaatnya terhadap pengembangan sektor pariwisata.
Ketua Komisi IV DPRD Banjar Anna Rusiana pada Senin (6/6/2026) mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci besaran maupun rincian penggunaan anggaran program Nanang Galuh 2026.
Karena itu, Komisi IV akan memanggil Disbudporapar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan
“Kami akan membahasnya melalui RDP. Karena sampai saat ini Komisi IV belum mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk Nanang Galuh Banjar sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut,” ucapnya.
Anna menjelaskan saat pembahasan APBD di Badan Anggaran (Banggar), program Nanang Galuh tidak dipaparkan secara rinci sehingga DPRD belum memperoleh gambaran utuh mengenai urgensi maupun target yang ingin dicapai.
“Saat rapat Banggar kami hanya melihat program-program yang sifatnya normatif dan prioritas. Tiba-tiba muncul program Nanang Galuh Banjar. Itu yang nanti akan kami pertanyakan dalam RDP,” tambahnya.
Menurut anggota Fraksi Golkar ini, evaluasi terhadap program tersebut penting dilakukan mengingat pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. DPRD ingin memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Kami ingin melihat apakah anggaran kegiatan ini sudah efisien atau tidak. Kalau memang terlalu besar, tentu kami akan meminta dinas untuk melakukan penyesuaian,” tegasnya.
Kendati demikian, Anna memaparkan DPRD tidak mempersoalkan penyelenggaraan Nanang Galuh, selama program tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Anna juga mempertanyakan sejauh mana keberadaan Nanang Galuh benar-benar berdampak terhadap promosi dan pengembangan pariwisata Kabupaten Banjar.
“Yang ingin kami pertanyakan adalah relevansi kegiatan ini. Apakah promosi wisata akan berhenti kalau tidak ada Nanang Galuh Banjar? Itu yang perlu dijelaskan,” tuturnya.
Anna juga menilai sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banjar telah memiliki daya tarik yang kuat tanpa promosi tambahan.
“Kalau Sekumpul dan Kelampayan, menurut kami tidak perlu dipromosikan lagi. Tanpa promosi pun masyarakat datang selama 24 jam. Wisata religi tetap berjalan,” tutupnya.
