Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tegaskan inovasi daerah tidak boleh berhenti sebagai kompetisi ataupun sekadar menghasilkan aplikasi baru, tetapi harus menjadi instrumen transformasi birokrasi sekaligus penggerak pembangunan ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, saat membuka Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2026 di Aula Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Selasa (28/7/2026).
Menurut Ariadi, Kalsel saat ini menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029 sebagaimana arah pembangunan nasional.
“Kita sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kalsel sedang membangun diri sebagai gerbang logistik Kalimantan, sementara target pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8,1 persen pada tahun 2029. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5,6 sampai 5,7 persen sehingga masih diperlukan lompatan melalui inovasi, investasi, serta transformasi ekonomi,” ujarnya.
Ariadi mengatakan inovasi harus diarahkan pada persoalan strategis pembangunan, termasuk hilirisasi sumber daya alam sehingga Kalsel tidak lagi hanya menjual komoditas mentah.
“Hari ini komoditas unggulan kita masih didominasi batu bara. Tantangan ke depan adalah bagaimana kita mengembangkan hilirisasi sehingga tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah seperti dimetil eter (DME), pupuk, maupun produk turunan lainnya. Di sinilah inovasi harus hadir sebagai solusi pembangunan,” katanya.
Ariadi menjelaskan inovasi yang diharapkan Pemprov Kalsel bukan sebatas digitalisasi layanan, melainkan perubahan cara berpikir aparatur dalam menyelesaikan persoalan publik.
“Saya ingin kita semua berpikir lebih luas. Inovasi bukan hanya membuat aplikasi baru atau sistem informasi baru, tetapi bagaimana memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi anggaran, menyederhanakan pelayanan, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ariadi juga menekankan pentingnya membangun budaya perencanaan berbasis riset agar setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
“Saya memimpikan bagaimana seluruh perencanaan pembangunan benar-benar berbasis riset. Planning by research harus menjadi budaya kita karena inovasi yang baik lahir dari kajian yang matang. Nilai tertinggi dari sebuah inovasi adalah manfaatnya, kemudian keberlanjutannya. Jangan sampai inovasi berhenti setelah lomba selesai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariadi mengingatkan masyarakat saat ini memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi terhadap pelayanan pemerintah.
“Masyarakat tidak lagi hanya ingin pelayanan selesai sesuai prosedur. Mereka ingin pelayanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan, dan memberikan solusi. Oleh sebab itu keberhasilan birokrasi diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya regulasi ataupun kegiatan yang kita laksanakan,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen membangun budaya inovasi, Pemprov Kalsel mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan sedikitnya satu inovasi setiap tahun.
“Kebijakan ini bukan tambahan beban administrasi, tetapi komitmen agar setiap organisasi terus belajar, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap perubahan. Saya ingin Kalsel dikenal bukan hanya memiliki banyak inovasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang benar-benar hidup, diterapkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pada penyelenggaraan KIA Tahun 2026, BRIDA Provinsi Kalsel menghimpun 88 proposal inovasi yang berasal dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat umum.
Seluruh proposal telah melalui tahapan seleksi administrasi dan substansi sebelum dipilih sepuluh finalis terbaik pada masing-masing kategori untuk mengikuti presentasi di hadapan dewan juri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, UPT Laboratorium Terpadu ULM, dan Pascasarjana UNISKA.
Sumber : MC Kalsel
