Menu ✖

Mode Gelap
Kebakaran Kantor Inspektorat Tala Kejutkan Pengunjung Tala Youth Fest Longsor di Antasan Sutun, Satu Rumah Tenggelam dan Jalan Desa Putus 100 Meter Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga

NASIONAL · 28 Sep 2026 20:55 WIB

Berlakukan Skema Pembiayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Siapkan Rp10 Triliun


 Berlakukan Skema Pembiayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Siapkan Rp10 Triliun Perbesar

Ricek.ID – Kementerian Hukum mulai berlakukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property Financing) dengan total alokasi plafon kredit mencapai Rp10 triliun pada 2026.

Kebijakan itu diluncurkan guna mempermudah akses permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengagunkan sertifikat hak cipta, merek dagang, maupun paten ke perbankan Himbara demi mendorong peningkatan skala usaha nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, melalui keterangan resmi, dalam kegiatan Gebyar UMKM yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu (27/9/2026).

Menkum Supratman menyatakan, penataan plafon anggaran itu merupakan tindak lanjut langsung dari kesepakatan tingkat kementerian dan penyesuaian regulasi perbankan.

“Jadi pemerintah melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah menetapkan plafon kredit untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tahun ini sebesar Rp10 triliun,” katanya.

Supratman menegaskan, implementasi skema kredit beragunan sertifikat kekayaan intelektual itu diadopsi dari praktik terbaik di sejumlah negara maju serta kawasan ASEAN, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Inisiatif tersebut terwujud atas kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Semua inisiasi ini adalah hasil kolaborasi Kementerian Hukum bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif, yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) agar bank-bank Himbara dapat menyalurkan skema kredit tersebut,” kata Menkum.

Guna mengoptimalkan fasilitas itu, masyarakat dan pelaku usaha daerah diimbau untuk segera mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual mereka.

Satu hal, pemerintah juga telah mempermudah prosedur pendaftaran serta memberikan intensif khusus berupa afirmasi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain itu, Kementerian Hukum tengah menyiapkan digitalisasi penuh pada 470 jenis layanan publik per 1 Oktober 2026 demi meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.

“Sekarang pendaftaran merek jauh lebih mudah, dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan afirmasi khusus dari negara,” ucap Menkum Supratman.

Sumber : infopublik.id

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Suku Bunga Naik 25 bps, BI-Rate Jadi 6,00 Persen

18 November 2026 - 22:56 WIB

Penuhi Kebutuhan 12 Juta Talenta Digital, Menkomdigi Dorong Pembelajaran Coding

18 November 2026 - 22:54 WIB

Pemerintah Perpanjang Penugasan 172.323 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri pada 2027

18 November 2026 - 22:52 WIB

Kapolri & Kabakom Bahas Mitigasi Hoaks hingga Kesiapan Nataru

18 November 2026 - 22:50 WIB

Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran Melalui POLIRAN

18 November 2026 - 19:22 WIB

Tingkatkan Kesejahteraan, Anggaran Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN Mencapai Rp91,4 Triliun Tahun 2026

18 November 2026 - 19:20 WIB

Trending di NASIONAL