Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus perkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di daerah.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin (26/10/2026), perkembangan harga di Kalsel tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, menyampaikan angka tersebut masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah provinsi lainnya. Namun, pengendalian harga tetap perlu dilakukan agar kenaikan tidak berlanjut.
“Berdasarkan indeks perkembangan harga tadi, kita berada pada kenaikan 1,1 persen. Angka ini termasuk rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” ujarnya seusai mengikuti rapat secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru.
Rusma menjelaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan perkembangan harga meskipun kenaikan yang tercatat masih relatif terkendali. Sebab, tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan dapat memengaruhi kondisi inflasi secara keseluruhan.
Ia menyebutkan, berdasarkan pemantauan dan perkiraan yang disampaikan dalam rapat, posisi inflasi Kalsel hingga Desember berpotensi masih berada di atas angka nasional. Karena itu, berbagai langkah pengendalian perlu diperkuat sejak sekarang.
“Kita berharap kabupaten dan kota melakukan upaya masing-masing untuk menekan inflasi di wilayahnya. Pemerintah provinsi juga akan mengoordinasikan langkah-langkah tersebut agar pengendalian dapat berjalan bersama,” katanya.
Menurut Rusma, kondisi alam yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan memang menjadi tantangan. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghambat upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.
Beberapa langkah yang dapat ditempuh meliputi pelaksanaan gerakan pasar murah, penguatan distribusi antardaerah, serta koordinasi untuk memastikan ketersediaan komoditas strategis di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kalsel berharap tekanan harga dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sumber : MC Kalsel
