Ricek.ID – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru menggelar kegiatan Advokasi Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dengan tema “Cegah Resistensi untuk Masa Depan Kita” di Aula Kantor BBPOM Banjarbaru pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pemahaman, menyatukan persepsi, serta membangun komitmen bersama lintas sektor dalam menghadapi ancaman resistensi antimikroba yang semakin serius bagi kesehatan masyarakat.
Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, mengatakan resistensi antimikroba bukan lagi menjadi persoalan satu institusi atau sektor tertentu, melainkan masalah bersama yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pengendalian resistensi antimikroba memerlukan kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan.
“Resistensi antimikroba bukan lagi menjadi persoalan di masing-masing institusi, baik Badan POM maupun dinas kesehatan. Ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan perhatian khusus dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ary.
Ia menjelaskan, resistensi antimikroba merupakan kondisi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, mampu bertahan terhadap obat antimikroba yang seharusnya dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme tersebut.

“Akibatnya, obat menjadi tidak lagi efektif dalam mengatasi infeksi. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran infeksi, memperpanjang masa pengobatan, meningkatkan biaya pelayanan kesehatan, bahkan berujung pada kematian,” katanya.
Ary mengungkapkan, berdasarkan data global, resistensi antimikroba pada 2019 diperkirakan secara langsung menyebabkan 1,27 juta kematian dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Apabila tidak dikendalikan secara optimal, ancaman tersebut diproyeksikan dapat menyebabkan hingga 10 juta kematian setiap tahun pada 2050.
Selain berdampak terhadap kesehatan manusia, resistensi antimikroba juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.
Ary menekankan, salah satu faktor utama pemicu resistensi antimikroba adalah penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan tidak rasional. Di antaranya pembelian antibiotik tanpa resep dokter atau tanpa diagnosis yang jelas dari tenaga kesehatan, termasuk melalui pembelian secara daring.
Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis, aturan, dan lama pengobatan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi.
“Penggunaan antibiotik harus berdasarkan diagnosis dan kebutuhan pasien. Jadi, bukan sekadar ada resep, tetapi harus dipastikan bahwa pasien memang memerlukan pengobatan dengan antibiotik,” jelasnya.
Selain penggunaan pada manusia, penggunaan antibiotik pada hewan yang tidak sesuai ketentuan serta pembuangan limbah obat yang tidak tepat juga berpotensi memperburuk persoalan resistensi antimikroba. Karena itu, pendekatan pengendaliannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan manusia, hewan, dan lingkungan.
Dalam upaya pengendalian AMR, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional melalui berbagai regulasi dan rencana aksi lintas sektor. Saat ini, penyusunan rencana aksi nasional pengendalian resistensi antimikroba periode 2025–2029 juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan tersebut.
Di lingkungan Badan POM, pengendalian AMR diperkuat melalui peta jalan pengendalian resistensi antimikroba tahun 2025. Peta jalan tersebut memiliki lima sasaran strategis, yakni penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, pembangunan surveilans, pelaksanaan intervensi, serta advokasi dan kerja sama.
Ary juga memaparkan hasil pengawasan BBPOM di Banjarbaru terhadap penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di apotek selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan hasil pengawasan, persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter menunjukkan tren penurunan.
Pada 2024 tercatat sebesar 93,22 persen, kemudian turun menjadi 69,23 persen pada 2025. Sementara hingga triwulan II 2026, angkanya kembali menurun menjadi 50 persen.
“Meski menunjukkan penurunan, angka tersebut masih menjadi perhatian dan memerlukan pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Selain itu, BBPOM di Banjarbaru juga memaparkan hasil pengawasan terkait kehadiran apoteker sebagai penanggung jawab apotek selama jam operasional. Pada 2024, kehadiran apoteker tercatat sebesar 55,36 persen, sedangkan pada 2025 turun menjadi 50 persen. Hingga triwulan II 2026, persentasenya masih berada pada angka 50 persen.
Ary menyampaikan bahwa data tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap sarana yang telah diinspeksi dan belum mencakup seluruh apotek di wilayah pengawasan BBPOM di Banjarbaru karena keterbatasan sumber daya.
“Melalui kegiatan advokasi ini, BBPOM di Banjarbaru berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan antibiotik secara rasional, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat,” ucapnya.
Upaya pengendalian resistensi antimikroba membutuhkan komitmen dan kerja sama berkelanjutan dari seluruh sektor agar efektivitas obat antimikroba tetap terjaga dan ancaman resistensi dapat ditekan demi melindungi kesehatan masyarakat pada masa mendatang.
Sumber : MC Kalsel













