Menu ✖

Mode Gelap
Kebakaran Kantor Inspektorat Tala Kejutkan Pengunjung Tala Youth Fest Longsor di Antasan Sutun, Satu Rumah Tenggelam dan Jalan Desa Putus 100 Meter Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga

NASIONAL · 19 Nov 2026 20:05 WIB

Sertifikat Tanah Hilang, Ini Syarat dan Tahapan Mengurus Penggantinya di BPN


 Sertifikat Tanah Hilang, Ini Syarat dan Tahapan Mengurus Penggantinya di BPN Perbesar

Ricek.ID – Masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah tidak perlu khawatir hak atas tanahnya otomatis hilang. Pemegang hak dapat mengajukan penerbitan sertifikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan mengikuti sejumlah tahapan, termasuk pengambilan sumpah dan pengumuman selama 30 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, pada Kamis (18/11/2026) menjelaskan pengambilan sumpah merupakan tahapan penting dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurut Asnaedi, pengambilan sumpah diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu risiko yang perlu dicegah adalah adanya laporan kehilangan, padahal sertipikat masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pengambilan sumpah, proses penerbitan Sertifikat pengganti juga didahului pengumuman. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.

Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan Sertifikat pengganti. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya memastikan penerbitan dokumen baru tidak merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas tanah tersebut.

Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertifikat tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah serta memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Penggantian sertifikat juga dapat dilakukan apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Persyaratan dan proses penerbitannya disesuaikan dengan kondisi dokumen yang dimiliki pemegang hak.

Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data hak atas tanah ikut hilang. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertifikat Elektronik.

ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertifikat agar mengurus penerbitan pengganti secara langsung melalui Kantah. Pemohon juga disarankan memastikan persyaratan layanan melalui kanal resmi ATR/BPN agar proses pengurusan berjalan sesuai prosedur.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.

Sumber : infopublik.id

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Perkuat Kontribusi Penerbangan Global, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO Setelah 25 Tahun

21 November 2026 - 11:47 WIB

Perkuat Kerja Sama Investasi Indonesia-RRT, Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Baru Senilai 15 Miliar Dolar

20 November 2026 - 20:27 WIB

Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok, Prabowo Tekankan Optimisme terhadap Masa Depan Perdamaian Dunia

20 November 2026 - 20:24 WIB

Prabowo & Xi Jinping Tegaskan Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Tiongkok

20 November 2026 - 20:20 WIB

Libur Nataru 2026/2027, Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi Rp883,4 Miliar

20 November 2026 - 19:58 WIB

Tangani 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, Polri Amankan 238 Tersangka & Selamatkan 510 Korban

20 November 2026 - 19:55 WIB

Trending di HUKUM