Ricek.ID – Bupati Banjar Saidi Mansyur mengungkapkan angka stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian bersama.
Hal ini diungkapkan Saidi dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Kecamatan di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar, Martapura pada Senin (25/5/2026).
Rakoor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar ini dihadiri Sekretaris Daerah Yudi Andrea, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany, kepala SKPD terkait, para camat serta kepala bagian Setda Banjar.
Dalam rakoor tersebut, Pemkab Banjar menitikberatkan pembahasan pada empat program prioritas, yakni penanggulangan stunting, Kabupaten Layak Anak (KLA), pencegahan narkoba, dan percepatan penyaluran bantuan bencana.
Berdasarkan hasil evaluasi pada rapat sebelumnya, Saidi Mansyur menyebur terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka stunting di lapangan.
“Masalah utama terletak pada proses pengukuran di lapangan. Kader Posyandu yang sering diganti-ganti menjadi salah satu kendala sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Selain itu, faktor pola asuh keluarga, kondisi ekonomi, sanitasi dan pendidikan juga mempengaruhi,” ujarnya.
Saidi menegaskan proses pengukuran balita harus dilakukan sesuai standar. Anak usia di bawah dua tahun harus diukur dalam posisi berbaring, sedangkan anak di atas dua tahun diukur dalam posisi berdiri.
Bupati Banjar dua periode ini juga meminta kepala desa atau pambakal tidak terlalu sering mengganti kader Posyandu agar data yang diperoleh lebih konsisten.
Selain itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat pendampingan bersama camat dan Dinas Sosial guna mengoptimalkan upaya pencegahan stunting.
Selain stunting, program Kabupaten Layak Anak juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Saidi mengungkapkan masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sekolah ramah anak dan minimnya masjid ramah anak yang memiliki legalitas.
Ia meminta para camat bersama jajaran Tata Pemerintahan (Tapem) mengawal pemenuhan sarana dan kegiatan pendukung KLA, termasuk penyediaan toilet gender di setiap perangkat daerah.
Rakoor juga membahas percepatan penyaluran bantuan bencana. Menurut Saidi, kehadiran pemerintah daerah saat terjadi bencana sudah berjalan cukup baik melalui respons cepat BPBD dan Dinsos terhadap laporan masyarakat, camat maupun kepala desa. Meski demikian, ia berharap bantuan berupa barang maupun anggaran dapat segera disalurkan kepada penerima manfaat dan tidak dialihkan ke pos lain.
“Bantuan berupa barang dan anggaran diharapkan segera disalurkan kepada penerima agar tidak dialihkan ke pos lain,” harapnya.
Sementara itu, dalam upaya pencegahan narkoba, Saidi mengatakan Pemkab Banjar melalui Badan Kesbangpol terus berkoordinasi dengan Polres Banjar. Luas wilayah Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan sejumlah kabupaten/kota dinilai rawan menjadi jalur peredaran narkoba.
“Sosialisasi dan koordinasi dengan camat sangat penting untuk menekan peredaran narkoba. Kesbangpol diminta menyampaikan langkah teknis pencegahan agar bisa didorong secara masif sampai di tingkat desa,” katanya.
Pemkab Banjar berharap empat program prioritas tersebut dapat terus dikawal secara optimal sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sumber : Media Center Banjar
