Ricek.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) terus lakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Kalsel. Berdasarkan pembaruan data hingga 4 September 2026, tercatat sebanyak 2.586 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 16.539,65 hektare.
Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan pemantauan terhadap perkembangan karhutla terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan penanganan bencana di daerah.
“Data ini menjadi gambaran perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan sampai dengan 4 September 2026. Karena itu, pengendalian terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait sesuai kondisi di lapangan,” kata Ronny.
Berdasarkan data BPBD Kalsel, kejadian karhutla tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Kabupaten Banjar tercatat sebanyak 514 kejadian dengan luas lahan terdampak 4.105,70 hektare, disusul Hulu Sungai Selatan sebanyak 358 kejadian dengan luas 3.063,12 hektare, serta Tanah Laut sebanyak 381 kejadian dengan luas 2.339,35 hektare.
Sementara itu, Kota Banjarbaru tercatat 512 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.102,94 hektare, Tapin sebanyak 203 kejadian dengan luas 1.831,33 hektare, dan Barito Kuala sebanyak 199 kejadian dengan luas 1.651,80 hektare.
Wilayah lainnya meliputi Hulu Sungai Utara dengan 107 kejadian dan luas terdampak 608,28 hektare, Tanah Bumbu 79 kejadian dengan 216,85 hektare, Balangan 71 kejadian dengan 217,71 hektare, Hulu Sungai Tengah 69 kejadian dengan 207,91 hektare, Kotabaru 48 kejadian dengan 58,07 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan 135,13 hektare, serta Kota Banjarmasin 16 kejadian dengan luas terdampak 1,45 hektare.
Selain data kejadian, pemantauan titik panas juga menjadi bagian penting dalam deteksi dini karhutla. Hingga 4 September 2026, tercatat 18.661 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, berdasarkan sumber SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan data satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Ronny menegaskan, data kejadian dan titik hotspot tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pemantauan serta pengendalian karhutla. Menurutnya, kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, terutama di wilayah yang memiliki catatan kejadian karhutla cukup tinggi.
“Pemantauan hotspot dan kejadian di lapangan harus berjalan beriringan. Informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat, sehingga potensi karhutla dapat terus dikendalikan,” ujarnya.
BPBD Kalsel juga terus mendorong keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla.
Data dalam laporan tersebut merupakan rekapitulasi periode 1 Januari sampai 4 September 2026, sehingga angka yang tercantum merupakan akumulasi kejadian dan luas lahan terdampak sampai tanggal pembaruan tersebut, bukan jumlah kejadian khusus pada 4 September 2026.
Sumber : MC Kalsel
