DPRD Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat paripurna yang membahas jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat berlangsung di ruang paripurna lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Kamis (5/6/2025) pagi, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Ahmad Rizani Anshari.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan tanggapan eksekutif, termasuk terhadap masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam sambutannya, Habib Idrus menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 tidak hanya berorientasi pada capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan inklusivitas, pemerataan layanan dasar, dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Melalui pendekatan tersebut, kami berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, agar seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banjar dapat merasakan manfaat secara nyata,” ujarnya.
Ia mengapresiasi perhatian Fraksi PAN terhadap potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat. Menurutnya, penguatan sektor UMKM menjadi kunci utama dalam pemulihan dan pengembangan ekonomi daerah.
“Melalui program Banjar Bausaha, kami telah menyusun strategi peningkatan kapasitas UMKM melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan jaringan pemasaran yang terintegrasi,” jelasnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah memastikan adanya alokasi anggaran untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan, terutama di wilayah pelosok.
Terkait isu lingkungan, termasuk banjir dan kerusakan alam yang menjadi perhatian fraksi, pemerintah daerah menegaskan bahwa mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan akan menjadi bagian integral dalam kebijakan pembangunan ke depan.
Di akhir rapat, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas RPJMD, rapat paripurna juga memuat penyampaian awal Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
