Ricek.ID – Melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), serta pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.
Ketiga agenda strategis tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII,” ujar Presiden.
Selain itu, Prabowo menyebut PFII juga akan menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif.
Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa kemudahan tersebut tetap disertai dengan penegakan prinsip tata kelola dan kepatuhan. Aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional akan tetap ditegakkan.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen yang akan mendukung pembangunan kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk puluhan tahun mendatang. Sementara itu, DDMF akan berperan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” ucap Prabowo.
Dalam momen tersebut, Presiden juga menegaskan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa untuk melindungi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Giant Sea Wall.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.
“Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai jawa barat sampai ke jawa timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegasnya.
Sumber : BPMI Setpres
