Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus berupaya memperjuangkan dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Banjar. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait mekanisme pengajuan bantuan dan penetapan status kebencanaan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, saat menghadiri Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Daerah dengan tema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla”, di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Martapura pada Rabu (7/10/2026).
Sekda Yudi Andrea menjelaskan, Pemkab Banjar telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya dengan mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak september tahun lalu guna mengajukan permohonan Bantuan Presiden (Banpres).
Dalam pengajuan tersebut, Pemkab Banjar turut melampirkan data faktual mengenai kondisi karhutla di daerah, termasuk hasil pemetaan wilayah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta data terintegrasi dari pemerintah pusat.
“Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Yudi, Pemkab Banjar tetap berkomitmen melakukan penanganan karhutla secara maksimal, sembari terus membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah dapat memperoleh dukungan yang memadai.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, yang memimpin rapat menegaskan komitmen DPRD untuk bergerak cepat dan responsif dalam menyikapi dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Banjar yang sejak awal telah berupaya membangun koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun, menurutnya, berbagai upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil yang diharapkan.
“Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri. Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit. Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegasnya.
Ketua Buser 690 Banjar, Hasan Hamdan, mengungkapkan keterbatasan peralatan dan prasarana masih menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan upaya pemadaman.
Menurutnya kondisi di lapangan cukup berat karena peralatan dan prasarana pendukung pemadaman masih sangat terbatas. Selain penanganan titik api, penyaluran air bersih untuk warga terdampak kekeringan juga terkendala akibat keterbatasan armada dan sarana distribusi.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya penanganan karhutla di Kabupaten Banjar, di akhir rapat pimpinan dan anggota DPRD Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar.
Sumber : Media Center Banjar
