Ricek.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar tersebut dipimpin Ketua Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan lainnya. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, jajaran eksekutif serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaiannya mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Said Idrus Al Habsyi menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika dan perkembangan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat nasional.
Menurutnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membawa sejumlah perubahan substansial yang berkaitan langsung dengan kedudukan, fungsi dan pelaksanaan tugas BPD.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Said Idrus menambahkan, penyesuaian regulasi ini tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Dalam Raperda tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi substansi perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD. Materi tersebut meliputi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi BPD, persyaratan calon anggota BPD, pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD, penggantian antar waktu (PAW) anggota BPD, hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPD, larangan dan kode etik serta pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.
Melalui perubahan Perda ini, diharapkan pengaturan mengenai BPD di Kabupaten Banjar semakin selaras dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memperkuat peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
Sumber : Media Center Banjar
