Riceknews.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyalurkan bantuan secara simbolis kepada warga Desa Tanjung Semalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, yang terdampak bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Muklis, pada Rabu (2/4/2025) pukul 12.10 WITA di desa setempat.
Acara penyerahan bantuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan warga yang terdampak bencana.
Bencana gelombang tinggi ini dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang menerjang permukiman pesisir Desa Tanjung Semalantakan pada Selasa (1/4/2025). Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan.
Data sementara menunjukkan bahwa 50 rumah terdampak, dengan rincian 27 rusak berat dan 23 rusak ringan. Selain itu, 12 perahu nelayan hancur dan 3 jembatan kayu terputus akibat terjangan gelombang.
Wakil Bupati Syairi Muklis dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan secara simbolis yang disaksikan oleh Kabagops Polres Kotabaru, AKBP Abdul Rauf, Danramil setempat, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Desa Tanjung Semalantakan, Hasnaini.
Kepala Desa Tanjung Semalantakan, Hasnaini, menyampaikan bahwa bencana kali ini merupakan yang terparah dalam sejarah desa. Ia berharap adanya pembangunan pemecah gelombang sebagai upaya mitigasi jangka panjang.
Wakil Bupati Syairi Muklis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi pascabencana.
“Bantuan yang kami serahkan hari ini bersifat simbolis. Proses verifikasi data korban masih terus berjalan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran,” jelasnya.
Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung aman hingga pukul 14.15 WITA dengan pengamanan dari Polsek Pamukan Selatan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi verifikasi data korban secara berkelanjutan, perbaikan infrastruktur yang rusak, serta pengkajian kemungkinan pembangunan pemecah gelombang di wilayah tersebut.
