Riceknews.Id –Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat evaluasi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Semester I Tahun 2025 yang dinilai masih sangat rendah.
Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng ini dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dan dihadiri oleh sejumlah pihak kunci dari sektor pertanian dan distribusi pupuk.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, Alia Warjuni, S.TP., M.Si; Pimpinan PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku dan Papua, Wisnu Ramadhani; serta unsur SKPD, camat, penyuluh pertanian, distributor dan pengecer pupuk, Ketua KTNA, serta perwakilan petani.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga pertengahan tahun ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Data menunjukkan bahwa serapan pupuk Urea baru mencapai 32%, NPK 22%, NPK FH hanya 8,83%, dan pupuk Organik 6,18%.
“Angka ini jauh di bawah harapan dan memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak,” ujar Bupati Suwardi dalam arahannya.
Alia Warjuni dalam pemaparannya menjelaskan beberapa perubahan penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.
Perubahan tersebut antara lain penambahan jenis pupuk bersubsidi seperti ZA dan SP36, serta perluasan komoditas penerima manfaat termasuk ubi kayu dan sektor perikanan.
“Skema distribusi juga berubah. Kini melibatkan Pupuk Untuk Distribusi (PUD) dan Penyalur Pupuk Bersubsidi Tingkat Petani (PPTS), yang diharapkan dapat memperlancar penyaluran ke petani,” terang Alia.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Suwardi memberikan instruksi tegas kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi pupuk.
Ia juga meminta dinas terkait untuk aktif menyosialisasikan Permentan No. 15 Tahun 2025 kepada kelompok tani, serta memotivasi para petani agar memanfaatkan pupuk bersubsidi secara optimal.
Sementara itu, Wisnu Ramadhani dari PT Pupuk Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan serapan pupuk. Ia juga menghimbau agar PPL rutin memperbarui data petani, termasuk melaporkan jika ada petani yang sudah beralih profesi atau pindah domisili.
“Data yang akurat menjadi kunci utama agar pupuk subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Rapat evaluasi ini ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang bertujuan untuk menggali solusi bersama. Diharapkan, dengan peningkatan koordinasi dan pengawasan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Soppeng dapat membaik di semester kedua tahun 2025.
