Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengelola keuangan koperasi.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmaddin MY, pada pembukaan Pelatihan dan Kompetensi Bendahara KDKMP Tahun Anggaran 2026, di Kota Banjarmasin pada Selasa (10/11/2026).
Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dukungan penyelenggaraan pelatihan melalui alokasi APBN dekonsentrasi. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pengelola koperasi yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan administrasi serta pengelolaan keuangan secara profesional.
Ia menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalsel telah mencapai 100 persen, dengan total 2.013 koperasi yang berbadan hukum sejak 30 Juni 2025. Program tersebut selanjutnya diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 21 Juli 2025 secara virtual, sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.
Berdasarkan data per 10 November 2026, dari 2.013 KDKMP di Kalimantan Selatan, sebanyak 538 koperasi telah membangun gedung atau gerai. Dari jumlah tersebut, 431 gerai telah mencapai progres pembangunan 100 persen, sementara 246 KDKMP telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim kabupaten/kota.
Gubernur Muhidin menilai, capaian tersebut perlu terus diikuti dengan penguatan kapasitas pengelola koperasi agar keberadaan KDKMP tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan maupun pembangunan fisik, tetapi juga mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, bendahara memiliki peran penting dalam menjaga tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi bendahara menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mendukung tata kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui program APBN dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Kalsel memperoleh alokasi pelatihan dan kompetensi bendahara KDKMP bagi 800 orang. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 200 peserta mengikuti kegiatan, terdiri dari 100 orang asal Kabupaten Banjar dan 100 orang dari Kabupaten Barito Kuala.
Gubernur berharap pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai bendahara koperasi. Dengan demikian, para peserta dapat menerapkan hasil pelatihan dalam pengelolaan keuangan koperasi di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan silaturahmi antarpengelola koperasi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP di seluruh wilayah Kalsel.
“Semoga pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik, sukses, dan lancar, serta dapat lebih memperkuat jalinan silaturahmi di daerah dalam rangka upaya percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” sebut Rahmaddin MY.
Pemprov Kalsel berharap melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh menjadi penggerak ekonomi masyarakat, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Sumber : MC Kalsel
