Menu ✖

Mode Gelap
Kebakaran Kantor Inspektorat Tala Kejutkan Pengunjung Tala Youth Fest Longsor di Antasan Sutun, Satu Rumah Tenggelam dan Jalan Desa Putus 100 Meter Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga

ADVERTORIAL · 16 Nov 2026 19:19 WIB

Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027


 Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 Perbesar

Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meminta pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat proses penetapan upah minimum daerah untuk tahun 2027. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh tahapan penetapan upah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru pada Senin (16/11/2026).

Rusma menjelaskan, dalam rapat tersebut turut disampaikan batas waktu penetapan sejumlah jenis upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP), batas waktu yang disampaikan adalah 21 November 2026. Sementara penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.

“Batas waktunya 21 November atau sekitar seminggu lagi harus sudah ditetapkan. Kemudian untuk UMK pada 25 November 2026,” jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Rusma meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, segera melakukan langkah percepatan dalam proses penetapan upah minimum.

Menurutnya, koordinasi dan kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penting agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak melewati tenggat waktu.

“Kami meminta kawan-kawan, terutama dari Dinas Nakertrans, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka penetapan upah minimum regional ataupun upah minimum daerah,” ungkapnya.

Rusma berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal sehingga kepastian mengenai upah minimum dapat segera diperoleh.

Penetapan upah minimum tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha, sekaligus mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kalsel.

Sumber : MC Kalsel

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Kotabaru Raih Penghargaan Aktivitas Fisik Tertinggi Regional Tengah dari Kemenkes

17 November 2026 - 21:15 WIB

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Pemko Banjarbaru Cegah Stunting Demi Generasi Gemilang

16 November 2026 - 19:40 WIB

Gelar Bimtek Pengelolaan SP4N-LAPOR! & Sosialisasi Keamanan Informasi, Diskominfo Banjarbaru Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

16 November 2026 - 19:38 WIB

Dinsos P3AP2KB Banjar Tinjau Korban Longsor di Desa Antasan Sutun

16 November 2026 - 19:35 WIB

SD Mitra Kasih Banjar Raih Juara 2 Sekolah Sehat & Juara 3 Dokter Kecil Tingkat Provinsi Kalsel

16 November 2026 - 19:33 WIB

SMPN 3 & SMPN 6 Martapura Raih Juara 1 & 2 Lomba Video Program Prioritas Kemendikdasmen Tingkat Provinsi

16 November 2026 - 19:30 WIB

Trending di ADVERTORIAL