Ricek.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Kapolri Suyudi mengatakan langkah awal yang akan dilakukannya adalah konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sementara aspek yang masih perlu diperbaiki akan menjadi bagian dari pembenahan ke depan.
“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Kapolri.
Suyudi menjelaskan, pihaknya akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Kapolri juga menempatkan penegakan hukum yang adil serta hubungan yang makin dekat dengan masyarakat sebagai fokus kepemimpinannya. Hal tersebut sejalan dengan program kerja yang diusungnya, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Kapolri, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian mendasar dari tugas kepolisian. Polri harus hadir di tengah masyarakat sekaligus mampu memberikan respons dengan cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.
“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka kamtibmas,” lanjutnya.
Dalam rangka konsolidasi internal, Suyudi mengatakan akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri untuk menentukan langkah-langkah prioritas. Pembenahan tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengikuti strategi dan peta jalan Polri untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami tentunya dalam kerangka hankamtibmas,” ucapnya.
Kapolri Suyudi juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan, hingga judi daring. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan agar persoalan-persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut mendapat perhatian serius.
“Yang pasti Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan seperti juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” ujar Kapolri Suyudi.
Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Secara resmi, Penganugerahan Tanda Kehormatan ini diberikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 85/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra.
Pemberian tanda kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara dan darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.
Usai pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para penerima. Penyematan ini menandai pemberian penghargaan atas jasa, pengabdian, dan kontribusi para penerima kepada negara dan bangsa.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara dan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Sumber : BPMI Setpres
