Ricek.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru gelar Rakor Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin pada Kamis (25/6/2026). Forum strategis yang bertujuan untuk evaluasi dan koordinasi pelayanan publik secara menyeluruh ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni.
Sesi koordinasi kali ini terasa berbeda karena secara khusus mengupas tuntas penyelesaian batas wilayah antar-kelurahan. Guna menghadirkan akurasi dan kepastian hukum, Pemko Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM) serta menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sirajoni menegaskan ketegasan batas wilayah adalah fondasi penting agar tidak memicu konflik sosial ataupun maladministrasi di kemudian hari.
“Sinergi antara para lurah, camat, tim ahli dari ULM, tim ahli Walikota, dan BPN kita harapkan dapat mempercepat pemetaan yang presisi sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Isu lain yang tak kalah menyita perhatian dalam rakor ini adalah komitmen Pemko Banjarbaru untuk menghadirkan pelayanan publik yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menghadirkan jajaran Dinas Sosial, Sekda mendorong perwujudan konsep Kecamatan Inklusif. Melalui konsep ini, setiap kantor kecamatan dan kelurahan dituntut ramah terhadap penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta lansia, baik dari segi fasilitas fisik maupun responsivitas birokrasinya.
Sirajoni menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh camat dan lurah yang selama ini menjadi garda terdepan pemerintahan.
Ia menitipkan tiga pesan penting untuk diakselerasi di lapangan antara lain Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, Kepekaan sosial dan lingkungan, dan Sinergi lintas sektoral.
Sumber : Media Center Banjarbaru
