Ricek.ID – Meski perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di 2025 tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat 5,11 persen. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menyadari, kondisi ini belum tentu terus bertahan apabila sumbernya tidak diperluas.
Pemprov Kalsel pun telah mempersiapkan 3 (tiga) strategi yakni menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan di luar sektor ekstraktif, dan menjaga kualitas belanja sambil membuka pembiayaan di luar APBD.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Lantai VI Kanwil BI Kalsel, Banjarmasin pada Kamis (24/9/2026).
Disampaikan Sekda Syarifuddin, strategi ini penting karena struktur ekonomi Provinsi Kalsel masih bertumpu pada sumber daya alam (SDA), terutama batubara, sehingga mudah terguncang oleh pergerakan harga komoditas dunia. Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dan dana desa mempersempit ruang fiskal.
Lanjut dijelaskan, strategi pertama adalah stabilitas harga, merupakan fondasi paling dasar, dan pengendalian inflasi. Melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID), akan terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, dianggap perlu mendorong pertumbuhan di luar sektor ekstraktif seperti pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata terus dilakukan.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang, ” sebut Sekda.
Strategi ketiga, belanja daerah diarahkan pada program yang produktif dan langsung dirasakan masyarakat, sementara kebutuhan pembangunan yang besar dibuka bagi investasi swasta dan skema kemitraan. Oleh sebab itu, perizinan yang cepat menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalsel.
Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor akan riil berjalan pada jalurnya masing-masing, tetapi masyarakatlah yang merasakan dampaknya, baik di pasar, di lahan pertanian, dan di tempat usaha, yang menjadi pusat aktivitas perekonomian warga.
Kegiatan bertema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan ” ini diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber yakni Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, dan Muhammad Faisal (ekonom), menyampaikan materi soal tantangan yang perlu diantisipasi oleh daerah.
Penanggap materi diskusi disampaikan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, dan unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM). (sal/adpim)
Sumber : Biro Adpim Setdaprov Kalsel
