Menu ✖

Mode Gelap
Kebakaran Kantor Inspektorat Tala Kejutkan Pengunjung Tala Youth Fest Longsor di Antasan Sutun, Satu Rumah Tenggelam dan Jalan Desa Putus 100 Meter Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga

ADVERTORIAL · 19 Nov 2026 19:35 WIB

Tingkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemilu, Pemkab Banjar & KPU Perkuat Tata Kelola Penghitungan Suara


 Tingkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemilu, Pemkab Banjar & KPU Perkuat Tata Kelola Penghitungan Suara Perbesar

Ricek.ID – Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan pentingnya akurasi, transparansi dan kepastian hukum dalam proses penghitungan serta rekapitulasi suara sebagai tahapan krusial penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan, tetapi juga menentukan integritas dan legitimasi demokrasi serta kepercayaan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Kajian dan Analisis Strategis bertajuk “Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum” di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Martapura pada Kamis (19/11/2026).

Saidi mengatakan, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kecepatan dan keterbukaan proses penghitungan suara. Namun, pemanfaatannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Ia mengingatkan, teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak boleh menggantikan prosedur kepemiluan yang telah ditetapkan.

“Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saidi mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar sebagai bahan perbaikan. Sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian di antaranya ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, dinamika etik penyelenggara, hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.

Tantangan penyelenggaraan pemilu juga berkaitan dengan dinamika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2026 yang mencapai 445.272 pemilih, termasuk pengawasan pencocokan terbatas di lapangan.

Karena itu, Saidi berharap kajian tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret, bukan sekadar pembahasan konseptual.

“Saya berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif,” pesannya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menegaskan pentingnya pemahaman dan konsistensi jajaran penyelenggara dalam menerapkan ketentuan teknis kepemiluan, khususnya pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas penyelenggara.

“Pengalaman serta kebiasaan dari pemilu sebelumnya saja tidak cukup menjadi landasan tugas. Penyelenggara harus memahami perkembangan regulasi dan kebijakan terkini serta bekerja secara profesional. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan kapasitas jajaran demi mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa turut mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kepemiluan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa sebagai pembicara utama, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salam, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, serta Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan H Akhmad Mukhlis.

Sumber : Media Center Banjar

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Yonif TP 884/Sa-ijaan Gelar Karya Bakti Bersihkan Lingkungan & Tempat Ibadah di Hilir Muara

20 November 2026 - 20:53 WIB

Gelar Bimtek SP4N-LAPOR!, Diskominfo Banjarbaru Tingkatkan Responsivitas Pelayanan Publik

19 November 2026 - 19:46 WIB

Penutupan Festival Literasi ke-6 Kota Banjarbaru, Dorong Masyarakat Semakin Berdaya

19 November 2026 - 19:43 WIB

TPID Banjarbaru Pantau Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Bauntung Jelang Hari Besar & 5 Rajab

19 November 2026 - 19:41 WIB

Disperkim Banjarbaru Perluas Jangkauan Penerangan hingga Permukiman, Pasang 2.204 Titik PJU Sepanjang 2026

19 November 2026 - 19:38 WIB

BPBD Banjar Salurkan Bantuan untuk Dua Warga Kuin Besar Terdampak Angin Kencang

19 November 2026 - 19:32 WIB

Trending di ADVERTORIAL