Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Intan Banjar,serta Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Selasa (30/4/2024).
RDP membahas pendistribusian air bersih yang terganggu beberapa waktu lalu atau saat momen lebaran Idul Fitri 1445 H tahun 2024.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora bilang, RDP ini untuk mencari Solusi dalam menanggulangi permasalahan tersebut agar tak terulang.
“Pada RDP hari ini kami membahas terkait masalah layanan air bersih yang didistribusikan PTAM Intan Banjar tidak mengalir ke masyarakat yang disebabkan kebocoran pipa hingga menuai keluhan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, permasalahan tersebut terjadi akibat pipa transmisi berdiameter 1200 mm dari Intake Air Baku Karang Intan Desa Mandi Kapau, Kecamatan Karang Intan milik Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula mengalami kebocoran.
“Karena disana induk untuk menyuplai air bersih yang didistribusikan PTAM ke masyarakat, saat terjadi kebocoran maka pendistribusian air bersih jadi terganggu menurut Direktur Utama (Dirut) PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar. Namun, BPAM Banjarbakula dalam menanggulangi persoalan tersebut dinilai sangat lamban hingga menuai keluhan masyarakat,” katanya.
Lambannya penanganan kebocoran pipa transmisi yang berada di Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan tersebut, papar Irwan Bora, dikarenakan BPAM Banjarbakula memerlukan regulasi sebagai dasar sebelum melakukan action di lapangan.
“Karena itu mereka tidak bisa serta merta melakukan penanganan. Hal ini lah yang kami sesalkan, karena kebocoran pipa ini sudah yang ketiga kalinya,” jelasnya.
Komisi II DPRD Banjar lanjut Irwan Bora, menginginkan duduk bersama semua pihak, meski BPAM Banjarbakula dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Suka tidak suka, mau tidak mau, karena berada di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, wilayah teritorial Kabupaten Banjar, dan wilayah dalam pengawasan DPRD Kabupaten Banjar, tentu kami perlu tahu terkait persoalan yang dihadapi BPAM Banjarbakula, sehingga kita dapat mencarikan solusinya secara bersama-sama,” tegasnya.
Iwan Bora menambahkan, dengan begitu ketika terjadi persoalan serupa dapat diatasi bersama-sama, dan layanan air bersih untuk masyarakat tidak terganggu, sebab persoalan layanan air bersih tidak mengalir tersebut berada di bawah kewenangan BPAM Banjarbakula bukan di PTAM Intan Banjar.
“PTAM mengaku siap untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi, rapat koordinasi ini baru hari ini pertama kali gelar, tapi masih belum ada kepastian hukum yang dapat dijadikan patokan untuk mengatasi persoalan tersebut agar dapat disampaikan ke masyarakat,” tutupnya.
