Menu

Mode Gelap
Dugaan Penimbunan Solar Disorot dalam Demo Sopir Truk Kalsel Warga Kertak Hanyar Geger, Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Kontrakan Tragedi di Sungai Tunjang, Empat ABK Tewas di Dalam Ruang Sempit Kapal Presiden Prabowo Sumbangkan “Rozak” Jadi Hewan Kurban Di Kabupaten Banjar Curas Bermodus Petugas PLN di Banjarbaru, Pelaku Rampas Gelang Emas Korban

DPRD · 23 Jul 2025 23:43 WIB

Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel


 Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel Perbesar

Riceknews.Id – Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan pada Rabu (23/7/2025).

Rakor yang digelar serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk mencegah korupsi, terutama di sektor perencanaan dan penganggaran.

Di Kabupaten Banjar, acara ini dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD lantai 2, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Banjar H. Agus Maulana, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat terkait.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar seremoni. Ia mengatakan, kegiatan ini adalah momen untuk memperlihatkan kondisi riil proses perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel, bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.

Ia menambahkan, KPK kini tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap awal, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Ely, hampir 90 persen potensi kerugian keuangan negara terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, sektor ini menjadi fokus utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.

Pewarta: Hendra Lianor

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Melalui Budidaya Semangka Non Biji, Desa Gunung Ulin Kembangkan Ketahanan Pangan

18 Mei 2026 - 18:08 WIB

Pemkab Banjar Dukung Penuh Kontingen Atlet Berlaga di Popda Kalsel 2026

17 Mei 2026 - 19:19 WIB

Dukung Program Presiden, Kabupaten Banjar Siapkan 51 Lahan untuk Koperasi Merah Putih

17 Mei 2026 - 18:45 WIB

PSSI Banjar Seleksi Talenta Muda Melalui Festival Sepak Bola KU 10 & KU 12

16 Mei 2026 - 19:56 WIB

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Posyandu Balita Desa Simpang Tiga Aktif Cegah Stunting

16 Mei 2026 - 19:50 WIB

Dengan Telemedicine KOMEN, RSUD Ratu Zalecha Pantau Anak Berisiko Stunting

16 Mei 2026 - 19:40 WIB

Trending di DAERAH