Menu

Mode Gelap
Viral Video IGD Puskesmas Sungai Ulin, Wali Kota Banjarbaru Jenguk Pasien di RSUD Ratu Zalecha Kandang Ayam dan Truk Terbakar di Pelaihari, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah Kabut Asap Karhutla Ganggu Pengendara di Jalur Tanah Laut–Banjarbaru, Polisi Beri Imbauan Karhutla Berkobar di Liang Anggang Banjarbaru, Jalur Banjarbaru–Bati-Bati Ditutup Total Kabut Asap Karhutla Selimuti Bati-Bati hingga Banjarbaru, Pengendara Pilih Berhenti

DPRD · 23 Jul 2025 23:43 WIB

Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel


 Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel Perbesar

Riceknews.Id – Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan pada Rabu (23/7/2025).

Rakor yang digelar serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk mencegah korupsi, terutama di sektor perencanaan dan penganggaran.

Di Kabupaten Banjar, acara ini dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD lantai 2, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Banjar H. Agus Maulana, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat terkait.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar seremoni. Ia mengatakan, kegiatan ini adalah momen untuk memperlihatkan kondisi riil proses perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel, bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.

Ia menambahkan, KPK kini tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap awal, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Ely, hampir 90 persen potensi kerugian keuangan negara terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, sektor ini menjadi fokus utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.

Pewarta: Hendra Lianor

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Sambangi Dua Kecamatan, Saidi Mansyur Tinjau Progres Perbaikan Jalan

3 September 2026 - 22:10 WIB

40 Warga Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Tanah MBR

2 September 2026 - 23:02 WIB

Tinjau Karhutla di Sungai Sipai, Bupati Banjar Pastikan Penanganan Optimal

2 September 2026 - 23:00 WIB

Tindaklanjuti Anak Pengamen di Lampu Merah Sekumpul, Pemkab Banjar Lakukan Asesmen

2 September 2026 - 22:57 WIB

Gelar Festival B2SA, Pemkab Banjar Kampanyekan Pangan Sehat & Gemar Makan Ikan

1 September 2026 - 21:25 WIB

Pemkab & DPRD Banjar Setujui Raperda Perubahan APBD 2026

1 September 2026 - 21:22 WIB

Trending di ADVERTORIAL