Banjarbaru, Ricek.ID – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel untuk meninjau ulang dan menunda sejumlah program pembangunan menyusul adanya pemotongan dana transfer pusat ke daerah yang mencapai hampir 50 persen.
Arahan ini disampaikan H. Muhidin saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah, di Banjarbaru, Kamis (2/10/2025). Forum ini dihadiri langsung oleh para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
Prioritaskan Program yang Menyentuh Langsung ke Masyarakat
Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa situasi ini memaksa daerah untuk menyusun strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Beberapa Kabupaten/Kota terkena dampaknya, seperti Tanah Bumbu hingga 49 persen, sementara yang paling rendah di Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen. Untuk itu, kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” kata H. Muhidin.
Ia menekankan agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan program pembangunan, dengan fokus pada kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Pekerjaan yang penting, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Pajak Daerah Dipastikan Tidak Naik
Meskipun menghadapi penurunan dana transfer yang signifikan, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel tidak akan menaikkan pajak daerah.
“Kita pastikan meskipun ada pengurangan dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani. Pemerintah hadir untuk menjaga kesejahteraan mereka, agar masyarakat tetap tenang dan kita pun bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, tetap berkomitmen memberikan insentif serta menjaga beban masyarakat agar tidak semakin berat.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menilai FGD ini menjadi wadah penting untuk menyatukan pandangan dalam merumuskan strategi fiskal yang efektif dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang diambil tetap adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Pewarta: Hendra Lianor
