Banjarbaru, Ricek.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan selesainya program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya sarana prasarana yang layak untuk mendukung sistem pembelajaran adaptif.
Mu’ti memaparkan, sepanjang tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan sekolah baru di 16.171 titik secara nasional.
“Lebih dari 90 persen proyek telah selesai dan dimanfaatkan. Kami menargetkan seluruhnya rampung 100 persen pada akhir Januari ini,” ujar Mu’ti. Ia mengakui adanya keterlambatan di beberapa lokasi yang disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem serta sulitnya akses geografis di wilayah pegunungan.
Target Besar Tahun 2026 Memasuki tahun 2026, pemerintah berencana meningkatkan skala program ini secara signifikan. Selain melanjutkan revitalisasi pada 11.744 sekolah melalui APBN reguler, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menambah jangkauan minimal 60.000 satuan pendidikan lagi.
“Artinya, pada 2026 sedikitnya 71.000 sekolah akan menerima dukungan revitalisasi. Prioritas diberikan kepada sekolah yang terdampak bencana atau memiliki kondisi rusak berat,” tambahnya.
Kalsel Usulkan Rp1,1 Triliun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyambut baik langkah pusat. Di Kalsel, pada 2025 tercatat ratusan sekolah (PAUD hingga SLB) telah menerima bantuan tahap awal sebesar Rp232,9 miliar.
Namun, Tantri menyebut kebutuhan riil untuk memulihkan seluruh infrastruktur pendidikan di 13 kabupaten/kota mencapai Rp1,1 triliun. Saat ini, pihaknya fokus memverifikasi data sekolah yang rusak akibat bencana banjir.
“Data sementara menunjukkan 926 sekolah di Kalsel terdampak banjir dengan estimasi kebutuhan perbaikan awal Rp319 miliar. Kami segera melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan skala prioritas setelah air surut,” jelas Tantri.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan fasilitas pendidikan di Banua kembali optimal.
