Menu ✖

Mode Gelap
Kebakaran Kantor Inspektorat Tala Kejutkan Pengunjung Tala Youth Fest Longsor di Antasan Sutun, Satu Rumah Tenggelam dan Jalan Desa Putus 100 Meter Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga

NASIONAL · 18 Mei 2026 18:13 WIB

Kepala Daerah Se-Indonesia Diminta Prioritaskan Swasembada Pangan


 Kepala Daerah Se-Indonesia Diminta Prioritaskan Swasembada Pangan Perbesar

Ricek.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memprioritaskan program swasembada pangan nasional dan tidak mengabaikannya demi memenuhi janji politik di tingkat lokal.

Hal tersebut disampaikan Wamendagri melalui keterangan resmi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (16/5/2026).

Menurut Bima Arya, sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, terutama di tengah dinamika geopolitik global saat ini.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah didorong memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), guna melakukan intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan.

Selain mengoptimalkan anggaran, Bima Arya juga menekankan pentingnya sensitivitas para pemimpin daerah terhadap kondisi riil di masyarakat. Kepala daerah diminta untuk turun langsung ke lapangan guna memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini.

“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan. Karena di situ (lapangan) nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Wamendagri.

Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah pusat konsisten menjalankan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022.

Dalam sistem pengawasan ini, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi, guna memacu keaktifan daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Bima Arya juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai sukses membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.

Sumber : infopublik.id

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Suku Bunga Naik 25 bps, BI-Rate Jadi 6,00 Persen

18 November 2026 - 22:56 WIB

Penuhi Kebutuhan 12 Juta Talenta Digital, Menkomdigi Dorong Pembelajaran Coding

18 November 2026 - 22:54 WIB

Pemerintah Perpanjang Penugasan 172.323 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri pada 2027

18 November 2026 - 22:52 WIB

Kapolri & Kabakom Bahas Mitigasi Hoaks hingga Kesiapan Nataru

18 November 2026 - 22:50 WIB

Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran Melalui POLIRAN

18 November 2026 - 19:22 WIB

Tingkatkan Kesejahteraan, Anggaran Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN Mencapai Rp91,4 Triliun Tahun 2026

18 November 2026 - 19:20 WIB

Trending di NASIONAL