Ricek.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui dukungan anggaran terbesar sepanjang sejarah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh, dan petani dari seluruh wilayah Papua di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta pada Kamis (11/6/2026).
Mentan Amran mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap langsung kebutuhan dan aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan pertanian sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
“Hari ini kami mendapat kehormatan menerima gubernur, bupati, kepala dinas, penyuluh, dan petani dari seluruh Tanah Papua. Kami sudah berdiskusi mengenai kebutuhan sektor pertanian dan apa saja yang diusulkan daerah, lalu kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Pertanian,” ujar Mentan.
Amran menjelaskan, hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pada 2025 dan 2026, total dukungan anggaran pertanian untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun.
“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan,” kata Amran.
Mentan menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu, berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong menjadi bagian dari program pengembangan yang akan diperkuat.
“Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong akan kita programkan untuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.
“Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” tegas Amran.
Terkait program cetak sawah, Mentan Amran menyebut total luas yang sedang dikembangkan di Papua pada 2025-2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare. Sebagian lahan sudah berproduksi dan menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.
“Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare,” jelasnya.
Amran menegaskan seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah akan menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar.
“Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern,” kata Mentan.
Amran menambahkan hasil pembangunan pertanian mulai dirasakan masyarakat. Harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Papua kini turun dan semakin mendekati harga nasional.
“Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi” ujar Mentan.
Sementara itu Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menyampaikan pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh program pembangunan pertanian nasional di Papua, termasuk memastikan pelibatan masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni social engineering melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat, serta environmental engineering yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” ujarnya.
Sumber : infopublik.id
