Ricek.ID – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Pinsar Kalsel) meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret pasca penurunan harga telur ayam ras yang terus berlangsung sejak usai Idulfitri. Hal ini dilakukan agar harga kembali berada pada tingkat yang layak dan tidak semakin membebani serta mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat di Kalsel.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam audiensi antara Pinsar Kalsel dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel di Banjarbaru pada Rabu (1/7/2026).
Perwakilan Pinsar Kalsel, Sugem, mengatakan harga telur yang berlaku saat ini sudah berada di bawah biaya produksi, sehingga setiap penjualan justru membuat peternak mengalami kerugian.
“Kami ingin menjaga keberlangsungan peternak-peternak kecil di daerah. Dengan harga yang berada di bawah biaya produksi seperti sekarang, mereka pasti mengalami kerugian,” ujarnya.
Menurut Sugem, kondisi tersebut tidak hanya menggerus pendapatan peternak, tetapi juga berpotensi memaksa peternak kecil menghentikan usahanya apabila terus berlarut-larut.
“Kalau terus nombok dan biaya produksi tidak lagi bisa ditutup, tentu akan ada peternak yang menjadi korban. Ini yang sangat kami khawatirkan,” katanya.
Sugem menambahkan, Kalsel selama ini merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan telur di Pulau Kalimantan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, produksi telur dari provinsi ini juga dipasarkan ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
“Selama ini kita mampu menyuplai kebutuhan telur ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kalau peternak mulai berhenti berusaha, tentu pasokan ke daerah-daerah tersebut juga berpotensi terganggu,” jelasnya.
Karena itu, Pinsar berharap pemerintah bersama instansi terkait segera merumuskan langkah-langkah yang dapat mengembalikan harga telur ke tingkat yang lebih sehat, sehingga usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan.
Sugem dalam kesempatan itu juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap masuknya telur ayam ras dari Pulau Jawa yang dinilai ikut memicu jatuhnya harga di tingkat peternak lokal. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperburuk keadaan usaha peternakan rakyat yang saat ini sudah menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi.
Sugem menjelaskan harga telur di Pulau Jawa sedang berada pada level rendah sehingga produk dari wilayah tersebut masuk ke pasar Kalimantan dengan harga yang lebih kompetitif. Situasi ini membuat peternak lokal kesulitan bersaing karena biaya produksi yang mereka keluarkan jauh lebih besar.
“Harga telur dari Jawa memang lebih murah karena biaya produksinya berbeda. Sementara kami di Kalimantan Selatan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Akibatnya, peternak lokal harus mengikuti harga pasar yang justru berada di bawah biaya produksi,” katanya.
Sugem menyebutkan, biaya produksi telur ayam ras di Kalsel diperkirakan mencapai sekitar Rp28 ribu per kilogram. Namun, harga jual yang diterima peternak saat ini hanya berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram, sehingga setiap penjualan masih menimbulkan kerugian.
Menurut Sugem, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya langkah penyeimbang dari pemerintah, usaha peternak rakyat akan semakin tertekan dan berpotensi mengurangi jumlah pelaku usaha di sektor perunggasan.
“Kalau terus menjual di bawah biaya produksi, lama-kelamaan peternak tidak akan mampu bertahan. Yang paling rentan adalah peternak skala kecil karena modal mereka terbatas,” ujarnya.
Pinsar menegaskan tidak mempermasalahkan distribusi telur antarprovinsi sebagai bagian dari mekanisme perdagangan. Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan agar arus barang tidak menimbulkan persaingan yang merugikan peternak lokal.
“Yang kami harapkan bukan penutupan distribusi, tetapi adanya kebijakan yang menciptakan keseimbangan pasar sehingga peternak daerah tetap memiliki ruang untuk berkembang,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut Kepala Disbunnak, Suparmi, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Pinsar sebagai bahan evaluasi pemerintah.
“Kami membuka ruang komunikasi dengan para peternak. Terkait persoalan harga maupun distribusi, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan dinas yang berwenang agar dapat dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Suparmi menambahkan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan pelaku usaha perunggasan diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan keberlangsungan usaha peternak rakyat di Kalsel.
