Ricek.ID – DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya, di Gedung DPRD Banjar, Martapura pada Selasa (11/8/2026). Turut hadir Bupati Banjar Saidi Mansyur, unsur Forkopimda, Sekda Yudi Andrea, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.
Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan, pembahasan KUPA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja, serta Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Juru bicara Badan Anggaran, Muhammad Marhusain, menyampaikan hasil pembahasan KUPA-PPAS 2026. Dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 2,29 triliun, sementara belanja daerah ditetapkan Rp 3,14 triliun sehingga terjadi defisit Rp 847,19 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar jumlah yang sama.
Marhusain juga menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum diakomodir agar dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 sesuai skala prioritas. Kedua, beberapa SKPD masih mengalami kekurangan anggaran sehingga Pemkab diminta mempertimbangkan hasil rapat komisi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, penambahan pada anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD agar dapat difasilitasi.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya Rahmat Saleh menyampaikan laporan KUA-PPAS 2027. Pendapatan daerah tahun 2027 disepakati sebesar Rp1,82 triliun dengan belanja Rp2,2 triliun. Defisit diproyeksikan Rp383, 4 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Total pembiayaan tercatat Rp383,4 miliar dengan total APBD Rp 2,2 triliun.
Rahmat menekankan dukungan terhadap program visi-misi Bupati “Banjar Membangun”, khususnya indikator jalan dan jembatan mantap sesuai APBD 2025-2029. Ia mendorong kenaikan belanja modal untuk mendukung program tersebut.
Terkait pendapatan, Rahmat menyebut kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 tidak signifikan sehingga perlu inovasi. Ia meminta Pemkab menargetkan pertumbuhan retribusi 5% setiap tahun dan membuat regulasi melalui surat edaran atau instruksi Bupati untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, termasuk yang dikelola pihak ketiga.
Catatan lain adalah evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Gambut, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan, agar program strategis bidang kesehatan berjalan optimal. Terakhir, anggaran kegiatan Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi pimpinan dan anggota juga diminta diakomodir.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan Pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Sumber : Media Center Banjar
