Ricek.ID – Presiden Prabowo Subianto saksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13.
Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.
Dari total hasil penguasaan kembali kawasan hutan tersebut, pada tahap kedelapan ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada kementerian/lembaga terkait seluas 259.230,73 hektare.
Penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.
Prabowo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi hasil konkret dari kerja bersama Satgas PKH dalam menyelamatkan kekayaan negara. Hingga pelaksanaan tahap kedelapan, upaya tersebut telah menghasilkan penyerahan penerimaan negara dengan nilai sekitar Rp52 triliun.
“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan aset tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih, 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun,” ujar Presiden.
Menurutnya, besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola secara optimal. Prabowo menyebut nilai hampir Rp400 triliun tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.
“400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Prabowo mencontohkan pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. Dengan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut, Presiden berpandangan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas berbagai fasilitas publik akan semakin besar, termasuk memperbaiki sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain kawasan hutan, Presiden turut menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menertibkan tambang-tambang ilegal. Ia secara khusus menyinggung upaya pemerintah mengurangi praktik penyelundupan timah di Pulau Bangka yang turut memberikan dampak terhadap kinerja PT Timah.
“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” tutur Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara lainnya. Ia juga menyoroti upaya Bea Cukai dalam membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika yang terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan dan penertiban. Ia turut mendorong perusahaan-perusahaan negara untuk terus memperbaiki tata kelola dan membersihkan diri dari berbagai praktik yang merugikan negara.
“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Bagi Presiden, keberhasilan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dan menertibkan tambang ilegal bukan hanya menyangkut penyelamatan aset negara saat ini, tetapi juga menjaga kekayaan bangsa bagi generasi mendatang. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, menurutnya, dapat memperbesar kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ucap Presiden.
Prabowo pun menyebut kerja Satgas PKH selama dua tahun telah memberikan kontribusi besar bagi negara dengan nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp52 triliun. Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja dan prestasi.
“Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tegas Presiden.
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melawan korupsi, kecurangan, serta praktik-praktik yang merugikan kekayaan negara. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terus bekerja dalam penyelamatan kekayaan negara.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden.
Menurut Prabowo, upaya pemerintah untuk menertibkan berbagai praktik yang merugikan negara akan selalu menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak yang menikmati kecurangan tersebut. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah dalam membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.
“Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya.
Prabowo turut mengetahui adanya ancaman dan intimidasi yang dihadapi sejumlah anggota, termasuk terhadap keluarga satgas. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran yang tetap teguh menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan.
“Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden.
“Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti upaya-upaya penyuapan terhadap pejabat negara yang masih menjadi tantangan dalam pembenahan institusi. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif.
“Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai capaian Satgas PKH menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan alam dan menegakkan hukum. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutur Jaksa Agung.
Upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pemerintah akan terus melanjutkan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara. Melalui langkah tersebut, kekayaan negara yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Sumber : BPMI Setpres
