Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel menggelar Geospasial Banua Award 2026 pada Senin (19/10/2026) sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kegiatan bertema “Tata Kelola Data yang Berkualitas Menuju Pembangunan yang Andal dan Berkelanjutan” tersebut dilaksanakan di Aula Khalid Maksum Bappeda Provinsi Kalsel.
Geospasial Banua Award merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel atas partisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan implementasi informasi geospasial. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data daerah yang selaras dengan transformasi digital, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia.
Gubernur Kalsel Muhidin, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan data tidak terlepas dari peran pimpinan, pengelola data, hingga seluruh jajaran staf yang terlibat dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatannya.
“Penghargaan ini diberikan untuk semua pihak yang telah bekerja, mulai dari pimpinan, pengelola data yang bekerja setiap hari, hingga seluruh jajaran staf yang ikut mendukung keberhasilan pekerjaan. Kepada peserta yang belum menerima penghargaan, saya sampaikan terima kasih atas kesungguhannya. Hasil penilaian dewan juri adalah bahan untuk perbaikan kita ke depan,” ujar Syarifuddin.
Menurut Sekda, pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kebutuhan wilayah. Data geospasial dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memetakan potensi ekonomi serta infrastruktur pendukung pembangunan.
Pemanfaatan informasi geospasial juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan berisiko, menentukan prioritas penanganan, serta mendukung perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan secara lebih terukur. Ketersediaan data spasial yang akurat menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah.
“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” tegas Sekda.
Syarifuddin juga meminta agar pengelolaan data menjadi tanggung jawab pimpinan di setiap instansi, didukung pengelola yang kompeten, pemutakhiran secara berkala, serta pemeriksaan kualitas data yang konsisten. Selain itu, pertukaran data antarlembaga perlu diperkuat dengan memperhatikan kewenangan dan ketentuan akses, disertai kejelasan sumber dan metadata agar data dapat digunakan secara tepat.
Sekda turut mengajak pemerintah kabupaten/kota mempererat koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam membangun data yang saling terhubung. Hasil evaluasi Geospasial Banua Award diharapkan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur, dengan Bappeda mengoordinasikan tindak lanjut bersama perangkat daerah terkait.
Sementara itu Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, menilai pemanfaatan data geospasial berkualitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa informasi geospasial dapat membantu pemerintah memahami keterkaitan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, industri, hingga pariwisata.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan yang lebih terukur.
“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi dan akurat, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” ungkapnya.
Ibnu Sofian juga menyoroti perubahan iklim sebagai salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan yang dinamis. Menurutnya, perubahan pola fenomena iklim seperti El Niño dan La Niña menuntut pemerintah daerah untuk terus memperbarui data dan menyesuaikan perencanaan berdasarkan kondisi terkini.
Ia menyebutkan tiga unsur penting dalam membangun ekosistem geospasial, yaitu ketersediaan data yang berkualitas, keterhubungan simpul jaringan informasi geospasial antarsatuan kerja, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi geospasial.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah menjadikan data geospasial sebagai salah satu landasan utama perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penerapan standar data yang baik serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk tenaga fungsional survei dan pemetaan, juga menjadi perhatian penting.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa Geospasial Banua Award menjadi momentum untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan informasi geospasial.
Ia mengungkapkan bahwa pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan pembangunan di sejumlah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan. Karena itu, penyelenggaraan penghargaan ini diharapkan mendorong instansi yang belum aktif agar semakin optimal dalam menggunakan data spasial sebagai dasar perencanaaan.
“Acara hari ini saya berharap menjadi titik balik bagi 13 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan dengan data yang berbasis data geospasial. Mudah-mudahan setelah acara hari ini, kawan-kawan yang belum aktif, baik dari kabupaten/kota maupun dari SKPD, nanti bisa menggunakan data geospasial lebih baik lagi,” ujarnya.
Astuti menjelaskan, Geospasial Banua Award mengadopsi konsep Bhumandala Award atau penghargaan informasi geospasial tingkat nasional. Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Bappeda selaku pembina data geospasial daerah setiap dua tahun sekali, dan pada 2026 memasuki pelaksanaan yang ketiga.
Tahun ini, kegiatan diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PPN/Bappenas, 13 pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, serta kalangan akademisi. Proses penilaian telah berlangsung sejak April hingga September 2026, dengan tahapan penilaian akhir bagi para peserta nominasi di hadapan dewan juri.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026, ditetapkan enam pemenang dari kategori pemerintah kabupaten/kota dan enam pemenang dari kategori SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Pada kategori SKPD, Juara I diraih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Juara II Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel, dan Juara III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel. Sementara itu, Juara Harapan I diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Juara Harapan II Dinas Kehutanan, serta Juara Harapan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel.
Adapun kategori pemerintah kabupaten/kota menempatkan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai Juara I, Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai Juara II, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Juara III. Juara Harapan I diraih Pemerintah Kota Banjarbaru, Juara Harapan II Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Juara Harapan III Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Melalui Geospasial Banua Award 2026, Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong terwujudnya tata kelola informasi geospasial yang semakin terintegrasi, berkualitas, dan mudah dimanfaatkan. Penguatan tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai risiko kebencanaan.
Sumber : MC Kalsel
