Kotabaru- DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas melaut masyarakat pesisir di tengah kendala administrasi perkapalan.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru–Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Nelayan Keluhkan Keterlambatan Dokumen Kapal
Dalam pertemuan tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Persoalan itu berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan meningkatnya biaya operasional. Nelayan pun berharap adanya kepastian waktu penyelesaian serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Toleransi Rekomendasi BBM hingga Desember 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut menyampaikan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan, sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
Dalam pembahasan, anggota DPRD juga menekankan pentingnya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak terhadap pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
DPRD Dorong Percepatan Penyelesaian Administrasi
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan. Dengan demikian, kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.
