Ricek.ID – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) terus mendorong optimalisasi penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB dalam Mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial melalui Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2026, yang berlangsung selama tiga hari, 4–6 November 2026.
Kepala Dinsos Kalsel, M Farhanie, melalui Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Selamat Riadi, di Banjarmasin pada Rabu (4/11/2026) menyampaikan, kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha agar upaya menjangkau serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu bentuk nyata partisipasi tersebut adalah melalui penyelenggaraan UGB dan PUB yang apabila dikelola sesuai ketentuan dapat menjadi sumber dukungan bagi berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Selamat Riadi menjelaskan, Dinsos memiliki peran dalam mendorong sekaligus memastikan penyelenggaraan UGB dan PUB berjalan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan sosial.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun kesepahaman mengenai ketentuan penyelenggaraan UGB dan PUB, mulai dari perizinan, mekanisme pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Selain memberikan pemahaman terkait regulasi, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bertukar gagasan serta memperkuat kerja sama dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial.
Selamat Riadi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, khususnya terkait perizinan. Setiap penyelenggaraan UGB dan PUB harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan memiliki izin sebelum kegiatan dilaksanakan.
Selain itu, pengelolaan hasil PUB harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan dana maupun barang yang dihimpun benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya. Laporan pertanggungjawaban juga wajib disampaikan tepat waktu.
Selamat Riadi berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha semakin kuat sehingga penyelenggaraan UGB dan PUB tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya mereka yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.
“Yang kita jaga bukan hanya dana dan barang yang dikumpulkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyelenggaraannya,” tutupnya.
Sumber : MC Kalsel
