Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terus mematangkan penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalsel.
Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Andi Juliar, dalam kegiatan Rapat Koordinasi HCDP di salah satu hotel di Banjarbaru pada Kamis (19/11/2026) mengatakan bahwa penyusunan HCDP telah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Hasil penyusunan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel untuk ditindaklanjuti menjadi program pengembangan kompetensi ASN.
Dalam prosesnya, penyusunan HCDP dilakukan melalui empat tahapan utama, yakni penyampaian metode penyusunan, pembentukan kelompok belajar untuk praktik penyusunan, penyepakatan hasil penyusunan, serta perumusan kesimpulan dan analisis akhir.
Hasil analisis tersebut nantinya diserahkan kepada BPSDMD Provinsi Kalsel untuk dikembangkan menjadi program peningkatan kompetensi melalui berbagai metode, baik secara klasikal, nonklasikal, maupun pendekatan corporate university.
“Jadi, HCDP atau Human Capital Development Plan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ASN. Ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian visi dan misi gubernur,” kata Andi.

Ia menjelaskan, rekomendasi pengembangan kompetensi dalam analisis HCDP mencakup tiga aspek utama yang harus dimiliki ASN, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis.
Penyusunan tersebut mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 6 Tahun 2023 beserta ketentuan terkait lainnya. Selain itu, perencanaan pengembangan kompetensi juga diselaraskan dengan kebutuhan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah.
Meski masih tergolong baru dan memerlukan pemahaman lebih lanjut terkait penerapan ketentuan yang berlaku, HCDP diproyeksikan menjadi acuan pengembangan kompetensi ASN untuk periode 2027–2030.
Adapun implementasi program pengembangannya akan ditindaklanjuti oleh BPSDMD Provinsi Kalsel sebagai lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi ASN. Melalui perencanaan tersebut, peningkatan kapasitas aparatur diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau kompetensi itu meningkat, maka kinerja juga meningkat. Kalau kinerja meningkat, pelayanan publik juga akan lebih bagus. Kalau pelayanan publik bagus, otomatis pencapaian visi dan misi gubernur bisa tercapai,” tutupnya.
Sumber : MC Kalsel













