Menu ✖

Mode Gelap
Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga Polres Banjarbaru Sita 3,6 Kg Sabu, 13 Tersangka Ditangkap Tujuh Kabupaten di Kalsel Terima Bantuan Karhutla Rp80 Miliar dari Pusat

ADVERTORIAL · 13 Nov 2026 18:43 WIB

DKPP Banjar Sampaikan Aspirasi Pembudidaya Ikan kepada Komisi IV DPR RI


 DKPP Banjar Sampaikan Aspirasi Pembudidaya Ikan kepada Komisi IV DPR RI Perbesar

Ricek.ID – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, sampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar.

Hal tersebut diutarakannya, usai menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI mendampingi Wabup Banjar dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kecamatan Karang Intan pada Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sipliansyah menjelaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan bentuk dukungan sebagai tuan rumah, mengingat BPBAT Mandiangin berada di wilayah Kabupaten Banjar.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan kenaikan harga pakan, ketersediaan benih berkualitas serta kebutuhan sarana transportasi air bagi penyuluh perikanan.

Sipli mengungkapkan, kenaikan harga pakan menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan pembudidaya. Bahkan, harga pakan disebut telah mengalami kenaikan hingga empat kali, sementara kenaikan harga jual ikan di pasaran tidak sebanding dengan peningkatan biaya produksi.

“Kondisi ini tentu berdampak terhadap keuntungan para pembudidaya yang semakin berkurang. Biaya produksi meningkat, tetapi harga ikan di pasaran kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.

Selain persoalan pakan, ketersediaan benih ikan berkualitas juga menjadi perhatian. Kabupaten Banjar sebenarnya memiliki sejumlah fasilitas pembenihan, di antaranya BPBAT Mandiangin, Balai Benih Ikan (BBI) Sentra milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta BBI milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang berada di Karang Intan.

Namun, keberadaan fasilitas tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan benih para pembudidaya secara optimal. Sipli juga menyoroti kondisi indukan ikan pada sejumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sudah perlu diremajakan agar kualitas benih yang dihasilkan semakin baik dan terjamin.

“Benih berkualitas sangat menentukan keberhasilan usaha budi daya. Karena itu, peremajaan indukan perlu menjadi perhatian agar produksi benih dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan,” jelasnya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kebutuhan sarana transportasi air bagi penyuluh perikanan, khususnya yang bertugas di wilayah Kecamatan Aranio.

Menurut Sipli, pemerintah daerah telah menyiapkan kendaraan operasional darat berupa roda dua bagi para penyuluh. Namun, kondisi geografis wilayah perairan di Aranio membutuhkan dukungan tambahan berupa alat transportasi air agar kegiatan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya dapat berjalan lebih maksimal.

Ia berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian dan bahan perjuangan Komisi IV DPR RI dalam mendorong dukungan anggaran maupun program pemerintah pusat.

“Kami berharap apa yang telah disampaikan ini setidaknya menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi IV DPR RI. Mudah-mudahan aspirasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun mendatang,” harapnya.

Lebih lanjut, Sipli menyambut baik wacana pembangunan pabrik pakan ikan yang diharapkan dapat menyediakan pakan dengan harga lebih terjangkau bagi para pembudidaya dan peternak.

Menurutnya, keberadaan pabrik pakan dengan harga kompetitif akan menjadi solusi strategis dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing usaha perikanan budidaya.

Terkait pengembangan komoditas ikan lokal, Sipli menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar saat ini juga mendorong pengembangan Kampung Budidaya Papuyu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, untuk pengembangan ikan haruan atau gabus, program kampung budidaya telah diarahkan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Melalui kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta lembaga teknis perikanan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pembudidaya.

Dengan dukungan kebijakan, teknologi, sarana produksi dan infrastruktur yang memadai, sektor perikanan budidaya di Kabupaten Banjar diharapkan semakin berkembang, produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Media Center Banjar

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Karang Taruna Cup Perdana Pulau Laut Sigam, Enam Tim Voli Putri Bertanding

13 November 2026 - 19:11 WIB

Lantik Pengurus BKPAKSI Banjarbaru 2026–2031, Sekjen Pusat Apresiasi Peran Wali Kota Tingkatkan Pendidikan Al-Qur’an

13 November 2026 - 18:48 WIB

Dorong Inovasi Kuliner Sehat, DKP3 Banjarbaru Gelar Cooking Class Pangan B2SA bagi Puluhan Koki Kafe

13 November 2026 - 18:46 WIB

Komisi IV DPR RI Kunjungi BPBAT Mandiangin, Dorong Pelestarian Ikan Endemik

13 November 2026 - 18:39 WIB

Empat Desa Mulai Normal, Distribusi Air Bersih Banjar Tembus 5 Juta Liter

13 November 2026 - 18:37 WIB

Sinergi Lintas Instansi Pemkab Banjar Bersihkan Eceng Gondok di Sungai Martapura

13 November 2026 - 18:34 WIB

Trending di ADVERTORIAL