Penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M telah disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.
Kesepakatan ditandatangani Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di Jeddah, Minggu (8/1/2023).
Dalam kesempatan, Menag menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman.
“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221 ribu jemaah terdiri 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk petugas tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” ungkapnya Menag.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
“Dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Saudi pada syarat usia jemaah haji tahun 2022 membatasi usia jemaah haji dibawah 65 tahun karena pandemi.
Artinya jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini.
Yaqut Cholil Qoumas
Tambahan Kuota
Pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia.
Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji.
Gus Men
Sementara, Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia.
Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan. Mungkin ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” tuturnya.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menambahkan, tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi.
Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail agar dapat memberikan layanan terbaik, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.
Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan.
Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.
Tawfiq F. Al Rabiah
Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional.
Kesepakatan ini disaksikan Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Sumber: Humas Kementerian Agama
