Ricek.ID – Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di Aula Barakat lantai 2 Martapura pads Senin (18/5/2026).
Dalam arahannya, Saidi Mansyur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat pelaksanaan program intervensi dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, rakor juga membahas capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Isu stunting menjadi perhatian khusus karena angkanya masih berada di angka 23,87 persen. Di samping itu, penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dimulai sejak April turut menjadi pembahasan.
Saidi Mansyur meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program dengan capaian rendah serta mengalokasikan belanja daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Saidi Mansyur juga meminta dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pegawai diminta mengisi survei secara jujur, objektif dan tanpa intervensi.
Menurutnya, hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penertiban aset daerah turut menjadi sorotan dalam rakor. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Saidi juga menekankan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi serta manajemen risiko.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Selain itu, Pemkab Banjar berencana memperluas program infrastruktur dasar, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Banjar Said Idrus, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, serta kepala bagian lingkup Setda Banjar.
Sumber : Media Center Banjar
