Menu ✖

Mode Gelap
Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga Polres Banjarbaru Sita 3,6 Kg Sabu, 13 Tersangka Ditangkap Tujuh Kabupaten di Kalsel Terima Bantuan Karhutla Rp80 Miliar dari Pusat

EKOBIS · 11 Nov 2026 19:49 WIB

Menko Pangan Tegaskan Tidak Ada Moratorium Izin Ritel


 Menko Pangan Tegaskan Tidak Ada Moratorium Izin Ritel Perbesar

Ricek.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak memberlakukan moratorium perizinan ritel modern di lokasi manapun. Pemerintah tetap membuka ruang bagi pertumbuhan sektor ritel, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pengaturan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung pada Rabu (11/11/2026), yang mengusung tema “Ritel Indonesia Maju – Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia”.

Menurutnya, sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, UMKM, hingga konsumen, agar produk dalam negeri memiliki akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, perusahaan ritel didorong menjadi mitra strategis bagi UMKM melalui pembinaan pemasok, pendampingan, peningkatan standar mutu, dan perluasan jaringan pemasaran. Produk dalam negeri perlu terus didorong memenuhi standar keamanan pangan, kualitas, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, dan ketertelusuran agar semakin berdaya saing.

Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menko Pangan menegaskan, KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern.

KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang merupakan saluran utama distribusi barang bersubsidi, komoditas strategis, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pemerintah.

Di sisi lain, KDKMP diharapkan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar bagi produk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Menutup sambutannya, Menko Pangan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir.

Langkah ini karena kemajuan sektor ritel tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah gerai dan transaksi, tetapi juga dari semakin kuatnya produsen lokal, meluasnya pasar UMKM, terjaganya keterjangkauan pangan, dan meningkatnya daya saing produk Indonesia.

Sumber : infopublik.id

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli Kawasan Industri

12 November 2026 - 19:51 WIB

Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran, Kapolri Resmikan Program Poliran di Bandung

12 November 2026 - 19:48 WIB

Kemenhub Evaluasi Kesiapan 40 Pelabuhan Jelang Angkutan Laut Nataru 2026/2027

12 November 2026 - 19:46 WIB

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Tahapan Pengisian Jabatan Wapres Segera Berproses

12 November 2026 - 15:56 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran

12 November 2026 - 15:53 WIB

DJP Perkuat Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital

11 November 2026 - 19:55 WIB

Trending di EKOBIS