Menu ✖

Mode Gelap
Buruh Harian Tewas Dianiaya di Awang Bangkal Barat, Polisi Amankan Barang Bukti Polres Tanah Laut Ungkap 20 Kasus Narkoba Dalam Dua Bulan Karhutla Kabupaten Banjar 937 Kejadian di 6.100 Hektare Lahan Alfamart di Gambut Terbakar, Pria Diduga Pembakar Tewas di Kamar Mandi Kejari Kotabaru Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Kotabaru

EKOBIS · 26 Jun 2026 18:11 WIB

Menteri ESDM Panggil Dirut PGN Usai Kenaikan Harga Gas Industri


 Menteri ESDM Panggil Dirut PGN Usai Kenaikan Harga Gas Industri Perbesar

Ricek.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia panggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko untuk membahas penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menyusul adanya lonjakan harga gas industri di sejumlah wilayah.

Langkah cepat itu diambil setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terkait dampak kenaikan harga komoditas tersebut terhadap sektor industri dan stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Bahlil melalui keterangan resmi pada Kamis (25/6/2026) mengatakan, Presiden secara langsung menghubungi dirinya di tengah perjalanan untuk menginstruksikan penyelesaian masalah harga gas.

Menurutnya, kondisi harga gas industri di kawasan Jawa Timur terpantau masih stabil, namun lonjakan signifikan justru terjadi di wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, hingga Jakarta.

“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini. Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan aktor utama yang memicu kenaikan harga gas industri di beberapa kawasan tersebut adalah merosotnya realisasi lifting gas lokal.

Kondisi itu secara langsung mengganggu pasokan distribusi gas melalui pipa dan memaksa pemenuhan kebutuhan dialihkan ke sumber lain yang lebih mahal.

“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.

Dampak dari lonjakan harga gas telah memicu alarm bahaya di sektor ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihak parlemen siap melakukan mitigasi menyusul laporan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang mengancam lebih dari 50.000 pekerja di salah satu pabrik keramik terbesar di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, yang memproyeksikan badai PHK tersebut berisiko terjadi dalam kurun waktu 7 hingga 10 hari ke depan jika tidak segera mendapat intervensi dari pemerintah.

Sumber : infopublik.id

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Gerakan Pangan Murah di Kotabaru, Minyak Goreng 2 Liter Dijual Rp30 Ribu

22 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Bareskrim Polri Naikkan 98 Kasus Karhutla Korporasi ke Tahap Penyidikan

20 Oktober 2026 - 21:08 WIB

Pemerintah RI Pastikan Cadangan BBM Nasional Aman

20 Oktober 2026 - 21:06 WIB

Perkuat Reformasi Pasar Modal & Transparansi, OJK Akan Tindak Pelanggaran untuk Beri Efek Jera

20 Oktober 2026 - 21:04 WIB

Pemerintah Pacu Ekspor & Siapkan Belanja APBN Rp1.300 Triliun pada Triwulan IV

20 Oktober 2026 - 21:02 WIB

Menko PM Gandeng Kementan Percepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian

19 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Trending di EKOBIS