Ricek.ID – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru terus menunjukkan progres positif. Dari total 310 titik yang menjadi target pembangunan, sebanyak 64 lokasi telah tersedia lahannya dan 59 gerai kini telah rampung dibangun.
Dandim 1006/Banjar Letkol Inf. Bambang Prasetyo Prabujaya pada Kamis (13/8/2026) mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan fasilitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Secara keseluruhan seharusnya ada 310 titik, namun lahan yang tersedia sampai hari ini baru 64 titik. Dari 64 titik yang sudah tersedia, kita sudah membangun 59 gerai Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Menurut Bambang, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan masing-masing lokasi. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat serta berbagai stakeholder turut membantu kelancaran pembangunan, termasuk di sejumlah wilayah yang memiliki kondisi geografis cukup menantang.
Dandim mengatakan pihaknya terus mengupayakan pola pembangunan yang efektif dan efisien agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Bahkan, untuk target pembangunan tahun ini, Kodim 1006/Banjar mendapat porsi sekitar 210 titik.
“Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saat ini pembangunan tetap berjalan. Kita terus kejar agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” jelasnya.
Selain bangunan fisik, sejumlah sarana pendukung koperasi juga mulai dipenuhi secara bertahap. Di antaranya kendaraan operasional, motor roda tiga, pendingin ruangan hingga perangkat kasir.
“Untuk sekitar 11 titik, sarana sudah mulai datang. Perlengkapan logistik ini datangnya tidak bersamaan karena semuanya didorong dari Jawa, jadi membutuhkan waktu secara bertahap,” katanya.
Dengan mulai terpenuhinya sarana pendukung tersebut, tahapan berikutnya diarahkan pada persiapan operasional. Bambang memperkirakan gerai koperasi mulai beroperasi setelah kelengkapan fasilitas dan sistem pengelolaannya siap.
Pengelola atau manajer koperasi juga akan disiapkan untuk memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Menurut Bambang, pengelola nantinya perlu memahami sistem administrasi, inventarisasi barang hingga transaksi sebelum koperasi diserahkan secara bertahap kepada desa.
“Bukan tidak diserahkan. Nantinya tentu diserahkan, tetapi bertahap. Ketika sistemnya sudah berjalan, manajemennya sudah siap dan target pemerintah sudah bisa dijalankan, baru diserahkan,” ungkapnya.
Bambang berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mempermudah akses warga terhadap berbagai kebutuhan pokok.
Salah satu manfaat yang diharapkan adalah semakin pendeknya rantai pasok, sehingga distribusi kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan harga lebih terkendali.
“Contohnya gas melon, beras, gula dan minyak. Selama ini barang-barang itu di Kalimantan relatif mahal. Dengan adanya koperasi, rantai pasoknya diharapkan lebih pendek sehingga harga bisa lebih terkontrol,” ujarnya.
Bambang menegaskan koperasi tidak diarahkan untuk menggantikan keberadaan warung atau pelaku usaha yang sudah berjalan di masyarakat. Sebaliknya, seluruh pelaku ekonomi diharapkan dapat tumbuh bersama sehingga masyarakat memperoleh lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhannya.
“Tujuan pemerintah bukan untuk menghancurkan bisnis ekonomi orang lain, tetapi membuat semua orang mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang wajar dan pantas,” katanya.
Di sisi lain, Bambang mengakui penyediaan lahan menjadi bagian yang masih terus dikoordinasikan. Dari kebutuhan 310 titik, saat ini baru 64 lokasi yang lahannya tersedia. Kondisi setiap desa berbeda, termasuk adanya wilayah yang memiliki keterbatasan lahan maupun berada di kawasan yang tidak dapat digunakan untuk pembangunan.
Sejumlah lokasi juga memiliki akses yang cukup jauh sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pengiriman material dan logistik. Namun, kondisi tersebut terus dicarikan solusinya agar pembangunan tetap dapat berjalan.
Untuk wilayah yang menggunakan lahan pemerintah daerah, Bambang memastikan status aset tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Penggunaan lahan untuk koperasi dilakukan melalui mekanisme administrasi yang sesuai, bukan pengambilalihan kepemilikan.
“Tidak ada pengambilalihan lahan untuk koperasi. Statusnya tetap lahan pemerintah, hanya penggunaannya untuk koperasi,” tegasnya.
Bambang optimis pembangunan dan persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terus berjalan secara bertahap. Terlebih, keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk warga di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.
“Kita berharap program ini betul-betul bisa menyentuh masyarakat di bawah. Tidak sekadar jargon, tetapi benar-benar kita sentuh masyarakat di bawah,” pungkas Bambang.
